Wednesday, October 4, 2023

BI Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah lewat QRIS dan Kartu Kredit Indonesia

 Ilustrasi QRIS.

Ilustrasi QRIS. (Antara / Asprilla Dwi Adha)

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa digitalisasi keuangan daerah akan mempercepat efisiensi dan tata kelola keuangan daerah. BI menjalankan tiga peran untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah, mulai penerapan QRIS hingga kartu kredit Indonesia (KKI).

Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, mengatakan bahwa selain meningkatkan pendapatan asli daerah, para gubernur/wali kota harus mempercepat efisiensi dan tata kelola keuangan daerah dengan elektronifikasi transaksi keuangan daerah. "BI menjalankan tiga peran untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah," kata Perry dikutip Investor Daily, Selasa (3/102/2023). 

Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, termasuk melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna, sebagian besar adalah UMKM. QRIS telah memberikan manfaat kepada masyarakat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru, seperti tarik tunai, transfer, dan setor tunai (tuntas). Selain itu, QRIS telah terhubung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI), yang akan mempercepat elektronifikasi pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

"QRIS sekarang sudah digunakan oleh 37 juta pengguna, sekitar 30 juta di antaranya adalah UMKM. Dengan QRIS, kita menyejahterakan masyarakat, dan lebih dari itu, QRIS semakin lengkap dengan fitur tarik tunai dan setor tunai," kata Perry.

Kedua, BI mendukung perluasan layanan kartu kredit Indonesia (KKI), yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk mendukung ini, BI berkolaborasi dengan perbankan dan penyedia jasa pembayaran. KKI tidak hanya bebas biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga terjangkau bagi para pedagang.

"Semua tergantung pengaturan tata kelola, mulai dari Kemendagri hingga pengeluaran anggaran daerah. Pemerintah daerah yang cepat memberikan pedoman dalam penggunaan kartu kredit dapat mempercepat proses ini," ungkap Perry.

Ketiga, dengan konsep "satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa," BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS, dan fast payment yang akan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional (GPN). Ini akan memungkinkan berbagai kanal pembayaran untuk lebih cepat difasilitasi secara real time. Pada kuartal II 2023, digitalisasi layanan perbankan telah mencapai Rp 14.000 triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp 111 triliun.


No comments:

Post a Comment