Monday, July 13, 2026

Menko Pangan Ungkap Peran Strategis Desa untuk Pusat Produksi Pangan

 Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). (Beritasatu.com/Erfan Maruf)

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan swasembada pangan menjadi fondasi kemandirian bangsa sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani di perdesaan.

Menurut Zulkifli Hasan, desa memiliki peran strategis sebagai pusat produksi pangan sekaligus fondasi pembangunan ekonomi nasional yang mandiri dan berkelanjutan.

"Swasembada itu kedaulatan. Kedaulatan adalah kehormatan, terutama bagi para petani di desa yang menjadi penopang pangan bangsa," ujar Zulkifli Hasan dilansir dari Antara, Senin (13/7/2026).

Zulkifli Hasan mengatakan swasembada pangan bukan hanya menjadi target pembangunan nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana demi kemakmuran masyarakat

Menurut dia, sumber daya alam merupakan amanah yang harus dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memperkuat sektor pangan, pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan strategis, antara lain menetapkan harga pembelian gabah petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg), memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat penyuluhan pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Zulkifli Hasan menyebut berbagai kebijakan tersebut turut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 5,2 juta ton, yang merupakan level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan penyerapan produk lokal, serta menggerakkan perekonomian masyarakat desa," kata Zulkifli Hasan.

Dia menambahkan penguatan produksi pangan harus berjalan seiring dengan pembangunan ekosistem usaha agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh petani dan pelaku usaha di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengajak ulama, pengasuh pondok pesantren, akademisi, serta tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang produktif, petani yang sejahtera, serta Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan.

Friday, July 10, 2026

Vietnam Denda Rp 2,6 Juta untuk Maskapai yang Delay dan Batal Terbang

 Ilustrasi pesawat terbang

Ilustrasi pesawat terbang (Antara)

Hanoi, Beritasatu.com – Pemerintah Vietnam mewajibkan maskapai penerbangan mengembalikan dana tiket penumpang dalam waktu maksimal 45 hari serta memberikan kompensasi hingga US$ 165 atau sekitar Rp 2,6 juta untuk keterlambatan atau pembatalan penerbangan internasional yang disebabkan oleh maskapai.

Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2026 melalui Surat Edaran Nomor 48 yang diterbitkan Kementerian Transportasi Vietnam sebagai aturan pelaksana Dekret Nomor 208/2026.

Berdasarkan aturan tersebut, penumpang berhak memperoleh pengembalian dana penuh atau pengembalian atas sisa tiket yang belum digunakan apabila penerbangan mengalami keterlambatan sedikitnya 4 jam atau dibatalkan akibat kesalahan maskapai dan penumpang menolak penerbangan pengganti.

Proses pengembalian dana dihitung sejak maskapai menerima permohonan yang sah dari penumpang. Maskapai wajib menyelesaikan pengembalian dana dalam waktu maksimal 14 hari untuk pembayaran dalam bentuk voucher, 21 hari untuk pembayaran tunai atau transfer bank, serta 45 hari untuk transaksi menggunakan kartu kredit.

ADVERTISEMENT

Untuk tiket yang dibeli melalui agen perjalanan, maskapai wajib mengembalikan dana kepada agen paling lambat 30 hari. Selanjutnya, agen memiliki waktu maksimal 25 hari untuk meneruskan dana tersebut kepada penumpang.

Penumpang harus mengajukan permohonan pengembalian dana paling lambat 60 hari sejak jadwal keberangkatan untuk penerbangan yang dibatalkan atau sejak tanggal keberangkatan aktual untuk penerbangan yang mengalami keterlambatan. Dalam kondisi lain, seluruh proses penyelesaian tidak boleh melebihi 60 hari setelah seluruh dokumen persyaratan diterima.

Selain pengembalian dana, pemerintah Vietnam juga menetapkan besaran kompensasi bagi penumpang. Untuk penerbangan domestik, kompensasi ditetapkan sebesar VND 220.000 untuk rute di bawah 500 kilometer, VND 330.000 untuk rute 500-1.000 kilometer, serta VND 440.000 untuk rute 1.000 kilometer atau lebih.

Sementara itu, kompensasi untuk penerbangan internasional diberikan berdasarkan jarak penerbangan, yakni US$ 28 untuk rute di bawah 1.000 kilometer, US$ 55 untuk rute 1.000-2.500 kilometer, US$ 88 untuk rute 2.500-5.000 kilometer, dan US$ 165 atau sekitar Rp 2,6 juta untuk rute 5.000 kilometer atau lebih.

Apabila penerbangan terlambat sedikitnya 4 jam sebelum akhirnya dibatalkan, penumpang hanya berhak menerima satu kali pembayaran kompensasi.