Friday, November 13, 2026

Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Nataru, Ada Potongan hingga 30 Persen

 Ilustrasi tiket pesawat.

Ilustrasi tiket pesawat. (Magnific/Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menyiapkan stimulus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 berupa potongan harga tiket pesawat, kereta api, kapal laut, hingga pembebasan tarif jasa kepelabuhanan untuk penyeberangan. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 883,4 miliar untuk membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Program ini mencakup empat moda transportasi, yakni pesawat, kereta api, kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), serta penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry. Besaran keringanan berbeda pada setiap moda, mulai dari diskon 11%-12% untuk tiket pesawat hingga potongan 30% untuk kereta api dan kapal Pelni.

Pemerintah menyiapkan kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat, memperlancar mobilitas selama libur akhir tahun, serta mendorong aktivitas ekonomi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain memberikan potongan tarif transportasi, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 sebesar Rp 900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.

ADVERTISEMENT

Perincian Diskon Transportasi Nataru 2026/2027

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat stimulus tarif transportasi mencakup empat moda dengan periode perjalanan dan sasaran penerima yang berbeda. Berikut rincian program yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

1. Tiket Pesawat Domestik Mendapat Diskon 11%-12%

Pemerintah memberikan keringanan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sekitar 11%-12%. Potongan ini berasal dari kombinasi fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan pengurangan sejumlah komponen biaya penerbangan.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026. Melalui aturan ini, pemerintah menanggung PPN atas jasa angkutan udara niaga berjadwal domestik kelas ekonomi.

Fasilitas PPN DTP mencakup tarif dasar penerbangan dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Sementara itu, layanan tambahan seperti bagasi dan pemilihan kursi tetap terkena PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga memberikan sejumlah keringanan biaya kebandarudaraan. Potongan tersebut meliputi:

Diskon 50% untuk pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau passenger service charge (PSC) dan pelayanan jasa Pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) pada bandara yang dikelola badan usaha bandar udara serta pemerintah daerah.

Potongan 50% penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pelayanan kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Masyarakat sudah dapat membeli tiket dengan tarif khusus sejak 26 Oktober 2026. Adapun periode penerbangan yang masuk program diskon berlangsung pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Pemerintah menargetkan program keringanan tiket pesawat ini dapat menjangkau 3.751.958 penumpang.

2. Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi Dipotong 30%

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskon 30% untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial. Program ini menyasar 1.043.896 penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Masyarakat dapat memanfaatkan tarif khusus tersebut untuk perjalanan pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Penjualan tiket dengan potongan harga telah dibuka sejak 7 November 2026. Pembelian dapat dilakukan melalui seluruh kanal resmi KAI.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyatakan program ini diharapkan membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan biaya lebih terjangkau. Keringanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari pulang kampung, mengunjungi keluarga, hingga berlibur pada akhir tahun.

3. Tiket Kapal Pelni Mendapat Potongan 30%

Stimulus Nataru 2026/2027 juga mencakup perjalanan menggunakan kapal laut. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memberikan diskon 30% atas tarif dasar tiket kapal bagi penumpang kelas ekonomi.

Potongan tersebut setara dengan 27% dari total harga tiket. Dengan demikian, diskon tidak berlaku untuk seluruh komponen biaya perjalanan.

Program ini berlaku untuk perjalanan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Pemerintah menargetkan sebanyak 414.630 penumpang dapat memanfaatkan keringanan tarif tersebut.

Masyarakat dapat membeli tiket melalui seluruh kanal resmi Pelni. Sebelum melakukan transaksi, calon penumpang perlu memperhatikan ketentuan potongan harga karena diskon hanya mengurangi tarif dasar tiket.

4. Tarif Jasa Kepelabuhanan ASDP Dibebaskan 100%

Berbeda dengan tiga moda sebelumnya, stimulus untuk penyeberangan melalui PT ASDP Indonesia Ferry berupa pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan.

Keringanan tersebut setara dengan 21% dari tarif terpadu penyeberangan. Artinya, pemerintah tidak memotong seluruh harga tiket feri, melainkan menghapus komponen biaya jasa kepelabuhanan.

Program ini mencakup delapan lintasan pada 14 pelabuhan dengan periode perjalanan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

ASDP menargetkan program tersebut menjangkau 188.909 penumpang pejalan kaki dan 467.118 unit kendaraan Golongan II serta IVA. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,4 juta jiwa.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat membeli tiket melalui aplikasi Ferizy.

Kebijakan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP mengacu pada Surat Keputusan Bersama Nomor PJ-MHB 7 Tahun 2026, Nomor 145 Tahun 2026, dan Nomor 298 Tahun 2026.

Perlu diperhatikan, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan berbeda dengan diskon tiket penyeberangan. Potongan hanya berlaku pada komponen jasa kepelabuhanan, bukan keseluruhan harga tiket feri.

Pemerintah Siapkan BSU Rp 900.000 pada Kuartal IV 2026

Selain memberikan keringanan biaya transportasi, pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung bagi pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026.

Besaran bantuan mencapai Rp 900.000 dan akan dibayarkan sekaligus. Nilai tersebut merupakan akumulasi bantuan Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan.

Namun, tidak semua pekerja dapat menerima bantuan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima BSU.

Berikut ketentuan penerima BSU kuartal IV 2026:

Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

  • Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
  • Memiliki upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan paling tinggi Rp 3,5 juta.
  • Upah yang menjadi acuan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.

Khusus wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas upah penerima menyesuaikan UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, wilayah yang tidak menetapkan UMK menggunakan upah minimum provinsi (UMP) sebagai acuan.

Pemerintah mengecualikan aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri aktif dari penerima BSU. Pekerja yang menerima program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU juga tidak memenuhi persyaratan.

Program bantuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Transportasi

Di tengah pemberian berbagai keringanan tarif, pemerintah juga memperkuat pengawasan keselamatan transportasi selama periode libur Nataru 2026/2027.

Kemenhub melakukan pemeriksaan kelaikan sarana transportasi atau ramp check pada berbagai moda. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan armada sebelum menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat memesan tiket melalui kanal resmi masing-masing operator transportasi.

Pembelian melalui saluran resmi penting untuk menghindari penipuan sekaligus memastikan penumpang memperoleh tarif sesuai ketentuan program stimulus.

Dengan demikian, stimulus Nataru 2026/2027 tidak hanya mencakup potongan harga tiket pesawat, kereta api, kapal Pelni, dan penyeberangan ASDP. Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi pekerja serta memperkuat pengawasan keselamatan untuk mendukung kelancaran perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru.

Tuesday, November 10, 2026

Massa Gelar Aksi Jogja Memanggil, Pengamanan DPRD DIY Diperketat

 Ratusan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa bertajuk Jogja Memanggil di Yogyakarta, Selasa 10 November 2026.

Ratusan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa bertajuk Jogja Memanggil di Yogyakarta, Selasa 10 November 2026. (Beritasatu.com/Olena Wibisana)

Yogyakarta, Beritasatu.com – Ratusan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa bertajuk Jogja Memanggil di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Pengamanan diperketat di sejumlah titik strategis, terutama kawasan Malioboro dan Gedung DPRD DIY.

Sejumlah perlengkapan pengamanan dari pihak kepolisian telah disiapkan di halaman gedung DPRD DI Yogyakarta. Perlengkapan tersebut meliputi mobil taktis, kendaraan water cannon, hingga kawat berduri.

Aksi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini melibatkan sejumlah elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Mereka akan menyampaikan tuntutan terkait kesejahteraan rakyat, pendidikan, lingkungan, hingga kebebasan berpendapat.

Unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di beberapa lokasi, mulai dari Kantor Gubernur DIY, Gedung DPRD DIY, kawasan Tugu Yogyakarta, hingga Titik Nol Kilometer. Sejumlah organisasi yang terlibat antara lain Aliansi Jogja Memanggil, Forum BEM se-DIY, Front Mahasiswa Nasional Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, serta BEM Universitas Ahmad Dahlan.

ADVERTISEMENT

Massa dijadwalkan bergerak dari titik kumpul masing-masing menjelang siang. BEM Universitas Ahmad Dahlan, misalnya, menetapkan Kampus I sebagai titik kumpul pada pukul 11.30 WIB. Seluruh elemen aksi ditargetkan berkumpul di Titik Nol Kilometer pada pukul 14.00 WIB.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari tingginya biaya hidup dan kesejahteraan masyarakat hingga akses pendidikan serta layanan kesehatan yang terjangkau.

Mereka juga mengangkat isu krisis agraria, perlindungan lingkungan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, massa menolak pembatasan ruang sipil dan tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

Momentum Hari Pahlawan dipilih untuk menegaskan bahwa perjuangan tidak hanya berkaitan dengan kemerdekaan, tetapi juga keadilan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat.

Rencana aksi Jogja Memanggil berpotensi menyebabkan kepadatan lalu lintas di pusat Kota Yogyakarta, khususnya kawasan Malioboro dan Titik Nol Kilometer. Pengguna jalan diimbau mengantisipasi pergerakan massa dan mempertimbangkan jalur alternatif.

Friday, November 6, 2026

Cadangan Devisa Indonesia Naik US$ 500 Juta Jadi US$ 146,8 Miliar

 Ilustrasi dolar AS.

Ilustrasi dolar AS. (Antara/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 146,8 miliar pada akhir Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat US$ 500 juta atau sekitar 0,34% dibandingkan posisi akhir September 2026 sebesar US$ 146,3 miliar.

BI menyebut kenaikan cadangan devisa terutama ditopang oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Peningkatan tersebut terjadi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

×

"Perkembangan posisi cadangan devisa tersebut terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi," demikian keterangan resmi BI yang disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Jumat (6/11/2026).

Dengan posisi tersebut, cadangan devisa Indonesia setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

ADVERTISEMENT

BI menilai posisi cadangan devisa tersebut masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Kondisi ini dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Optimisme tersebut didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta potensi aliran masuk modal asing.

Aliran modal asing diperkirakan tetap didukung persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi Indonesia yang masih menarik.

"Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik," demikian pernyataan BI.

BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian nasional.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tulis BI.