
Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menyiapkan stimulus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 berupa potongan harga tiket pesawat, kereta api, kapal laut, hingga pembebasan tarif jasa kepelabuhanan untuk penyeberangan. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 883,4 miliar untuk membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Program ini mencakup empat moda transportasi, yakni pesawat, kereta api, kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), serta penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry. Besaran keringanan berbeda pada setiap moda, mulai dari diskon 11%-12% untuk tiket pesawat hingga potongan 30% untuk kereta api dan kapal Pelni.
Pemerintah menyiapkan kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat, memperlancar mobilitas selama libur akhir tahun, serta mendorong aktivitas ekonomi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Selain memberikan potongan tarif transportasi, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 sebesar Rp 900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.
Perincian Diskon Transportasi Nataru 2026/2027
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat stimulus tarif transportasi mencakup empat moda dengan periode perjalanan dan sasaran penerima yang berbeda. Berikut rincian program yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
1. Tiket Pesawat Domestik Mendapat Diskon 11%-12%
Pemerintah memberikan keringanan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sekitar 11%-12%. Potongan ini berasal dari kombinasi fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan pengurangan sejumlah komponen biaya penerbangan.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026. Melalui aturan ini, pemerintah menanggung PPN atas jasa angkutan udara niaga berjadwal domestik kelas ekonomi.
Fasilitas PPN DTP mencakup tarif dasar penerbangan dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Sementara itu, layanan tambahan seperti bagasi dan pemilihan kursi tetap terkena PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga memberikan sejumlah keringanan biaya kebandarudaraan. Potongan tersebut meliputi:
Diskon 50% untuk pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau passenger service charge (PSC) dan pelayanan jasa Pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) pada bandara yang dikelola badan usaha bandar udara serta pemerintah daerah.
Potongan 50% penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pelayanan kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Masyarakat sudah dapat membeli tiket dengan tarif khusus sejak 26 Oktober 2026. Adapun periode penerbangan yang masuk program diskon berlangsung pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Pemerintah menargetkan program keringanan tiket pesawat ini dapat menjangkau 3.751.958 penumpang.
2. Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi Dipotong 30%
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskon 30% untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial. Program ini menyasar 1.043.896 penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
Masyarakat dapat memanfaatkan tarif khusus tersebut untuk perjalanan pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.
Penjualan tiket dengan potongan harga telah dibuka sejak 7 November 2026. Pembelian dapat dilakukan melalui seluruh kanal resmi KAI.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyatakan program ini diharapkan membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan biaya lebih terjangkau. Keringanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari pulang kampung, mengunjungi keluarga, hingga berlibur pada akhir tahun.
3. Tiket Kapal Pelni Mendapat Potongan 30%
Stimulus Nataru 2026/2027 juga mencakup perjalanan menggunakan kapal laut. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memberikan diskon 30% atas tarif dasar tiket kapal bagi penumpang kelas ekonomi.
Potongan tersebut setara dengan 27% dari total harga tiket. Dengan demikian, diskon tidak berlaku untuk seluruh komponen biaya perjalanan.
Program ini berlaku untuk perjalanan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Pemerintah menargetkan sebanyak 414.630 penumpang dapat memanfaatkan keringanan tarif tersebut.
Masyarakat dapat membeli tiket melalui seluruh kanal resmi Pelni. Sebelum melakukan transaksi, calon penumpang perlu memperhatikan ketentuan potongan harga karena diskon hanya mengurangi tarif dasar tiket.
4. Tarif Jasa Kepelabuhanan ASDP Dibebaskan 100%
Berbeda dengan tiga moda sebelumnya, stimulus untuk penyeberangan melalui PT ASDP Indonesia Ferry berupa pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan.
Keringanan tersebut setara dengan 21% dari tarif terpadu penyeberangan. Artinya, pemerintah tidak memotong seluruh harga tiket feri, melainkan menghapus komponen biaya jasa kepelabuhanan.
Program ini mencakup delapan lintasan pada 14 pelabuhan dengan periode perjalanan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
ASDP menargetkan program tersebut menjangkau 188.909 penumpang pejalan kaki dan 467.118 unit kendaraan Golongan II serta IVA. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,4 juta jiwa.
Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat membeli tiket melalui aplikasi Ferizy.
Kebijakan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP mengacu pada Surat Keputusan Bersama Nomor PJ-MHB 7 Tahun 2026, Nomor 145 Tahun 2026, dan Nomor 298 Tahun 2026.
Perlu diperhatikan, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan berbeda dengan diskon tiket penyeberangan. Potongan hanya berlaku pada komponen jasa kepelabuhanan, bukan keseluruhan harga tiket feri.
Pemerintah Siapkan BSU Rp 900.000 pada Kuartal IV 2026
Selain memberikan keringanan biaya transportasi, pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung bagi pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026.
Besaran bantuan mencapai Rp 900.000 dan akan dibayarkan sekaligus. Nilai tersebut merupakan akumulasi bantuan Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan.
Namun, tidak semua pekerja dapat menerima bantuan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima BSU.
Berikut ketentuan penerima BSU kuartal IV 2026:
Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
- Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan paling tinggi Rp 3,5 juta.
- Upah yang menjadi acuan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Khusus wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas upah penerima menyesuaikan UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, wilayah yang tidak menetapkan UMK menggunakan upah minimum provinsi (UMP) sebagai acuan.
Pemerintah mengecualikan aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri aktif dari penerima BSU. Pekerja yang menerima program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU juga tidak memenuhi persyaratan.
Program bantuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.
Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Transportasi
Di tengah pemberian berbagai keringanan tarif, pemerintah juga memperkuat pengawasan keselamatan transportasi selama periode libur Nataru 2026/2027.
Kemenhub melakukan pemeriksaan kelaikan sarana transportasi atau ramp check pada berbagai moda. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan armada sebelum menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat memesan tiket melalui kanal resmi masing-masing operator transportasi.
Pembelian melalui saluran resmi penting untuk menghindari penipuan sekaligus memastikan penumpang memperoleh tarif sesuai ketentuan program stimulus.
Dengan demikian, stimulus Nataru 2026/2027 tidak hanya mencakup potongan harga tiket pesawat, kereta api, kapal Pelni, dan penyeberangan ASDP. Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi pekerja serta memperkuat pengawasan keselamatan untuk mendukung kelancaran perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru.


