Pemerintah Siapkan Pembangkit Pengganti PLTA Sulsel Terdampak El Nino

 

Ilustrasi PLTA. (Beritasatu.com/AI)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyiapkan pembangkit pengganti sementara untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terdampak fenomena El Nino.

Bahlil menjelaskan, dampak El Nino membuat kekuatan air yang menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air berkurang. Kondisi tersebut kemudian memengaruhi kemampuan sejumlah PLTA dalam memasok listrik.

arrow_forward_ios

Baca selengkapnya

00:00

00:09

00:30

Powered by

GliaStudios

“Sulawesi Selatan itu kan ada beberapa pembangkit yang memang kita pakai PLTA. Akibat El Nino ini, kekuatan air itu berkurang,” ujar dia ketika ditemui setelah rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

BACA JUGA

Pemerintah Ungkap Dampak El Nino Mulai Ganggu PLTA di Sulbagsel

Menurut Bahlil, pemerintah telah melakukan mitigasi dengan mencari sumber pembangkit lain untuk menggantikan sementara kapasitas listrik dari PLTA yang terdampak.

ADVERTISEMENT

“Kami sudah mencari solusi, yaitu mengganti sementara dengan pembangkit yang lain,” kata Bahlil.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan seiring menurunnya daya mampu sejumlah pembangkit hidro.

Kondisi hidrologi yang dipengaruhi fenomena El Nino menyebabkan produksi PLTA Poso, Bakaru, Malea, serta sejumlah pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) mengalami penurunan.

Darmawan memerinci, daya mampu agregat pembangkit hidro turun dari sekitar 850 MW menjadi 250 MW. Dengan demikian, kapasitas tersebut berkurang sekitar 600 MW.

Selain penurunan produksi pembangkit hidro, terdapat perbaikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jeneponto berkapasitas 2 x 100 MW milik swasta yang mengalami kendala teknis. Kondisi tersebut turut menyebabkan pasokan listrik berkurang.

Menurut Darmawan, berbagai kondisi tersebut menambah tekanan terhadap keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik di wilayah Sulbagsel.

Untuk meningkatkan pasokan listrik, PLN menjalankan sejumlah langkah secara simultan. Selain mempercepat proses perbaikan pembangkit, PLN mengoptimalkan pembangkit yang tersedia dan menyiapkan tambahan kapasitas hingga 627 MW.

PLN juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan potensi ketersediaan air bagi pembangkit hidro.

Namun, kondisi atmosfer yang sangat kering membuat ketersediaan awan yang dapat disemai masih terbatas.

“Seluruh langkah ini kami jalankan secara paralel. Kami menargetkan pada akhir September 2026 pasokan dan kebutuhan listrik Sulbagsel dapat berangsur seimbang kembali. Prosesnya kami kawal dan evaluasi dari hari ke hari,” kata Darmawan.

Untuk jangka panjang, PLN juga menyiapkan penguatan sistem kelistrikan Sulbagsel agar lebih beragam, fleksibel, dan resilien dalam menghadapi dinamika pasokan.

Sesuai arahan presiden melalui program PLTS 100 gigawatt (GW), PLN akan memperkuat sistem Sulbagsel dengan sekitar 5,2 GWp PLTS serta 8,2 gigawatt hour (GWh) battery energy storage system (BESS).

Kejar Target, Aturan Demutualisasi BEI Masuk Finalisasi

 

Ilustrasi pasar saham. (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan rancangan Peraturan OJK (POJK) tentang pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) atau demutualisasi bursa telah memasuki tahap finalisasi. Aturan tersebut kini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dan ditargetkan terbit pada September 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan proses harmonisasi di Kemenkum diharapkan dapat segera diselesaikan pekan ini. Setelah itu, OJK akan melakukan penomoran, penetapan, hingga pengundangan POJK.

arrow_forward_ios

Baca selengkapnya

00:00

00:09

00:30

Powered by

GliaStudios

“Jadi, sekarang sudah dalam tahap finalisasi, sedang melakukan proses harmonisasi pengaturan di Kementerian Hukum RI, dan kita harapkan di minggu ini kita dapat menyegerakan untuk menyelesaikan proses persetujuan harmonisasi dimaksud. Baru setelah itu kita lakukan penomoran dan penetapan, serta pengundangannya segera,” ujar Hasan kepada wartawan, baru-baru ini.

Hasan menegaskan OJK masih mempertahankan target penerbitan POJK demutualisasi BEI pada September 2026. Menurut dia, aturan tersebut akan menjadi landasan hukum untuk memulai tahapan persiapan dan pelaksanaan demutualisasi bursa.

“Doakan mudah-mudahan sesuai target. Insyaallah tetap di bulan September ini kita akan dapat menerbitkan landasan hukum pengaturannya berupa POJK tentang pemegang saham Bursa Efek,” kata Hasan.

ADVERTISEMENT

BACA JUGA

OJK: POJK Demutualisasi BEI Kini Masuk Tahap Harmonisasi Kemenkum

Sebagai informasi, demutualisasi merupakan perubahan struktur kepemilikan BEI dari bursa yang dimiliki oleh anggota bursa menjadi perseroan dengan struktur kepemilikan yang lebih luas. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal dan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang kemudian diperkuat melalui perubahan regulasi sektor keuangan pada 2026.

OJK sebelumnya memasukkan demutualisasi BEI sebagai salah satu dari delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. OJK menyebut demutualisasi ditujukan antara lain untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi konflik kepentingan di bursa. Dalam perkembangan terbaru, OJK menyatakan pembahasan RPOJK Pemegang Saham Bursa Efek telah memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan kini memasuki proses sesuai mekanisme penyusunan regulasi.

Demutualisasi juga menjadi bagian dari reformasi struktural pasar modal yang terus didorong OJK, BEI, dan KSEI. Sebelumnya, OJK telah menuntaskan sejumlah agenda reformasi transparansi, termasuk keterbukaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1%, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), serta penguatan klasifikasi investor menjadi 39 tipe. Langkah reformasi tersebut mendapat pengakuan dalam asesmen MSCI.

Pada Juni 2026, Indonesia tetap dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market, seiring berbagai upaya OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) memperbaiki transparansi serta integritas pasar modal.

Terbitnya POJK demutualisasi nantinya akan menjadi pemicu bagi BEI untuk memasuki tahapan korporasi berikutnya. Salah satu agenda awal adalah perubahan anggaran dasar (AD) BEI untuk menyesuaikan struktur kepemilikan baru.

BACA JUGA

Danantara Masih Bahas Porsi Saham BEI lewat Demutualisasi Bursa

“Roadmap-nya secara umum sama seperti corporate action yang lain. Aksi korporasi kita harapkan segera setelah ini tentu bursa melakukan persiapan yang diperlukan, misalnya mereka harus memulai melakukan perubahan anggaran dasarnya, karena kan sifat struktur kepemilikannya berubah,” jelas Hasan.

Perubahan AD tersebut harus memperoleh persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI. Pada tahap awal, RUPSLB akan melibatkan pemegang saham eksisting BEI, yakni anggota bursa. Setelah perubahan struktur kepemilikan mendapatkan persetujuan, BEI dapat menentukan mekanisme untuk menghadirkan pemegang saham baru dari kalangan nonanggota bursa.

Sebelumnya, BEI menunda RUPSLB yang semula dijadwalkan pada 15 September 2026. Penundaan tersebut dilakukan karena bursa masih menunggu terbitnya POJK yang menjadi landasan hukum pelaksanaan demutualisasi. Hasan menilai penundaan tersebut merupakan hal yang dapat dipahami karena RUPSLB memang perlu mengacu pada ketentuan POJK yang akan diterbitkan.

“Kalau RUPS Bursa ditunda tentu bisa dapat dipahami, karena tentu pelaksanaan RUPS itu harus menunggu dan mengacu kepada landasan aturan POJK,” ujarnya.