Jakarta, Beritasatu.com - BYD Co Ltd mencatat kinerja gemilang sepanjang sembilan bulan pertama 2025 dengan pendapatan mencapai 566,27 miliar yuan atau sekitar Rp 1.319 triliun (asumsi kurs Rp 16.600 per dolar AS).
Melansir Carnewschina, Jumat (31/10/2025), angka tersebut tumbuh 13% secara tahunan (year on year) dan menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan untuk periode yang sama.
Laporan keuangan kuartal III menunjukkan pendapatan BYD mencapai 194,99 miliar yuan (Rp 454,7 triliun), dengan laba bersih 7,82 miliar yuan (Rp 129,8 triliun), naik 23% dibandingkan kuartal sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Margin kotor perusahaan juga meningkat 1,6 poin persentase, menandakan efisiensi produksi yang lebih baik di tengah meningkatnya permintaan global kendaraan listrik.
Sepanjang tiga kuartal pertama, belanja riset dan pengembangan (R&D) BYD mencapai 43,75 miliar yuan (sekitar Rp 725,2 triliun), naik 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini bahkan melampaui laba bersih periode yang sama, yang tercatat sebesar 23,33 miliar yuan (Rp 387,3 triliun).
Dengan akumulasi investasi R&D yang sudah melampaui 220 miliar yuan (Rp 3.652 triliun), BYD kini menjadi produsen otomotif kelas A dengan pengeluaran riset tertinggi di dunia, menunjukkan fokus besar perusahaan terhadap inovasi teknologi baterai, sistem bantuan pengemudi, dan kendaraan energi baru.
BYD menjual 3,26 juta unit kendaraan dalam sembilan bulan pertama 2025, meningkat 18,6% dibandingkan tahun lalu, atau setara 70,8% dari target tahunan 4,6 juta unit. Dari jumlah itu, lebih dari 1,7 juta unit sudah dilengkapi dengan sistem bantuan mengemudi god’s eye.
Untuk pasar ekspor, pengiriman mencapai 701.600 unit atau melonjak 132% year on year, menjangkau 117 negara dan wilayah. Pencapaian ini membuat BYD berhasil menggandakan volume ekspor lebih cepat dari target tahunan.
Pada periode yang sama, BYD mencatat penjualan kendaraan listrik murni sebanyak 1,61 juta unit, mengungguli Tesla yang menjual 1,22 juta unit.
BYD memproduksi kendaraan energi baru ke-14 juta di pabriknya di Brasil, dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sebagai pemilik simbolis unit tersebut.
Di Jepang, BYD meluncurkan BYD Racco K-car serta SUV Sealion 6 DM-i, menandai strategi ganda listrik murni PHEV untuk pasar Asia Timur.
Proyek Coretax DJP menuai sorotan publik. Bagaimana dengan sistem pajak digital di negara lain? (DJP/DJP)
Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah video unggahan dari akun Instagram @fuaditrockz ramai diperbincangkan publik setelah menyoroti besarnya biaya proyek core tax administration system atau Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Dalam video tersebut, pemilik akun, Fuadit Muhammad, mengungkapkan keheranannya terhadap nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) atau pengujian sistem.
Fuadit menilai biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan hasil dan performa aplikasi Coretax saat ini yang dinilainya belum optimal. Ia menyebut meski proyek ini melibatkan perusahaan besar, hasil akhirnya masih menunjukkan banyak bug dan eror.
“Nilai Rp 110 miliar itu cuma untuk QA-nya doang , buat testing aplikasinya, tetapi hasilnya eror dan bug-nya masih banyak banget,” ujar Fuadit, dikutip Beritasatu.com, Rabu (29/10/2025).
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, ia menegaskan persoalannya bukan terletak pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, melainkan pada sistem kerja dan mekanisme proyek yang melibatkan konsultan besar.
“Bahkan orang awam pun tahu, tampilannya masih banyak eror, responsnya lambat, dan sistemnya belum optimal,” tambahnya.
Siapa Perusahaan di Balik Coretax?
Berdasarkan informasi dari situs resmi DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,228 triliun, termasuk pajak.
Pengumuman ini dilakukan oleh PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (PwC) sebagai agen pengadaan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.03/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Pemenang Tender Dua Tahap dengan Prakualifikasi Pengadaan Sistem Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) Coretax. - (Pajak.go.id/Tangkapan Layar)
Proyek ini merupakan bagian dari langkah strategis reformasi sistem administrasi perpajakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
Konsorsium LG CNS-Qualysoft bertugas menyediakan solusi commercial off the shelf (COTS) dan mengimplementasikan teknologi tersebut untuk menggantikan sistem lama DJP yang sudah digunakan sejak 2002.
Selain itu, PT Deloitte Consulting, bagian dari jaringan Deloitte global yang berbasis di Inggris, juga ditunjuk sebagai pemenang tender layanan konsultasi owner’s agent-project management and quality assurance (QA). Nilai kontraknya mencapai Rp 110,3 miliar termasuk pajak. Tugasnya memastikan keberhasilan proyek melalui pengelolaan manajemen proyek, vendor, kontrak, serta penjaminan kualitas.
Banyak negara di dunia telah lebih dahulu mengimplementasikan sistem administrasi pajak digital seperti Coretax atau dikenal sebagai core tax administration system (CTAS).
Sistem ini dirancang untuk memodernisasi layanan pajak, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut perbandingan beberapa negara yang telah menerapkannya.
Sistem Pajak Digital di Berbagai Negara
1. Singapura (IRAS)
Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) telah lama menerapkan sistem pajak digital terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan publik.
Meski demikian, biaya spesifik pembangunan sistem IRAS tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Alasannya, sistem tersebut sudah beroperasi sejak 1992 dan terus diperbarui secara bertahap, sehingga menjadi proyek jangka panjang dan bukan proyek tunggal dengan biaya tertentu.
Sama seperti Coretax di Indonesia, sistem IRAS berfungsi mengurangi beban administratif dan meminimalkan kesalahan manusia. Kesuksesan digitalisasi pajak Singapura ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak negaranya.
2. Malaysia (MyTax)
Malaysia mengembangkan platform pajak digital bernama MyTax, yang fokus pada peningkatan kepatuhan, transparansi, serta kemudahan administrasi perpajakan. Namun, tidak ada data publik mengenai biaya pengembangannya.
MyTax memudahkan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak secara daring, sekaligus mempercepat proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Walau perincian biaya spesifik tidak tersedia, kemungkinan besar proyek ini didanai melalui anggaran transformasi digital nasional yang lebih luas milik Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), sejalan dengan fokus Pemerintah Malaysia terhadap agenda digitalisasi sektor publik.
3. Finlandia (Valmis)
Valmis (dalam bahasa Finlandia berarti siap atau ready) menjadi proyek modernisasi pajak terbesar dalam sejarah Finlandia. Negara ini mengganti lebih dari 70 sistem lama dengan sistem baru berbasis commercial-off-the-shelf (COTS).
Reformasi ini juga disertai pembaruan undang-undang perpajakan serta penyederhanaan proses internal.
Proyek yang dimulai pada 2012 ini memakan waktu 8 tahun dan melibatkan sekitar 5.000 orang, termasuk 960 pegawai otoritas pajak dan 400 konsultan.
Implementasi Valmis dibagi menjadi lima tahap, dari pengelolaan data pelanggan hingga sistem pajak properti, dengan peluncuran terakhir pada 2019.
Total anggaran program Valmis diperkirakan mencapai 170 juta euro atau sekitar Rp 3,29 triliun. Proyek ini berhasil dijalankan tanpa mengganggu proses pemungutan pajak nasional selama masa transisi.
4. Selandia Baru (Start)
Pada 2015, Selandia Baru memulai reformasi besar pada sistem perpajakannya yang telah digunakan sejak 1980-an. Pemerintah meluncurkan sistem baru bernama Simplified Tax and Revenue Technology (Start) yang bertujuan menciptakan administrasi pajak digital dan memungkinkan wajib pajak mengelola kewajibannya secara mandiri.
Berdasarkan laporan audit, estimasi biaya proyek Start berkisar antara NZ$ 1,3 miliar (sekitar Rp 12,56 triliun) hingga NZ$ 1,9 miliar (Rp 18,35 triliun) dalam periode sekitar 10 tahun.
Transformasi dilakukan secara bertahap dalam empat fase (2016-2022). Setiap fase memigrasikan layanan pajak secara sistematis, mulai dari GST, withholding tax, hingga pajak penghasilan dan bea masuk.
Pada 30 Juni 2022, sistem Start telah diimplementasikan sepenuhnya dan menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan di negara tersebut.
5. Arab Saudi (FATOORA)
The Saudi Zakat, Tax, and Customs Authority (ZATCA) di Arab Saudi meluncurkan program nasional fully automated tax operations and online reporting application (FATOORA) yang menggantikan sistem faktur manual menjadi faktur digital.
Kata fatoora (فَاتُورَة) berasal dari bahasa Arab yang berarti invoice atau faktur. Nama program ini digunakan oleh ZATCA untuk menamai program nasional e-invoicing (faktur elektronik) yang resmi diluncurkan pada 4 Desember 2021.
Program FATOORA dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tidak ada angka resmi yang diumumkan sebagai biaya tunggal proyek FATOORA, meskipun diakui bahwa biaya kepatuhan dan integrasi sistem dapat bervariasi tergantung pada skala bisnis.
Tahap pertama, yang dimulai pada 2021, mewajibkan seluruh wajib pajak untuk berhenti menggunakan faktur manual dan beralih ke perangkat lunak faktur yang memenuhi standar ZATCA.
Selanjutnya, pada tahap kedua tahun 2023, sistem faktur digital diintegrasikan langsung dengan portal ZATCA, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik secara aman dan efisien antara penjual dan pembeli.
Transformasi ini menunjukkan komitmen kuat Arab Saudi dalam membangun ekonomi digital yang transparan, modern, dan sesuai standar internasional.
Mengapa Tidak Ada Angka Proyek Tunggal?
Banyak negara tidak memublikasikan angka biaya proyek digitalisasi pajak secara spesifik karena sifatnya merupakan program jangka panjang dan bertahap. Anggaran untuk modernisasi sistem biasanya berasal dari alokasi tahunan organisasi atau kementerian, mencakup belanja modal (capex), biaya operasional (opex), kontrak vendor, konsultan, serta lisensi perangkat lunak.
Hanya beberapa negara, seperti Selandia Baru, yang membuat business case publik berisi angka proyek secara terperinci, sementara negara lainnya memandangnya sebagai inisiatif berkelanjutan dalam reformasi pajak nasional.
Kontroversi biaya proyek Coretax sebesar Rp 110 miliar untuk tahap QA membuka diskusi penting tentang efektivitas dan akuntabilitas proyek digital pemerintah. Meskipun bertujuan memodernisasi sistem perpajakan, transparansi dan hasil implementasi tetap menjadi indikator utama keberhasilan.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya (Beritasatu.com/Andre Faisal)
Palangka Raya, Beritasatu.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya untuk memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga sesuai standar.
Tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan turun ke lapangan untuk mengecek tiga SPBU strategis. Lokasi yang dikunjungi meliputi SPBU 6473114 di Jalan Cilik Riwut, SPBU 6473108 di Jalan Imam Bonjol, dan SPBU 6373104 di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo.
Dalam pemantauan tersebut, tim memeriksa berbagai aspek operasional mulai dari kualitas warna bahan bakar, ketersediaan botol sampel harian, hingga sertifikat tera resmi. Tak hanya itu, pengaturan antrean kendaraan dan kinerja operator lapangan juga menjadi perhatian khusus.
“Alhamdulillah, dari SPBU yang kami kunjungi, proses pelayanan dan persiapan layanan telah dilaksanakan sesuai standar Pertamina,” ujar Isfahani, EGM PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Senin (20/10/2025).
Isfahani menambahkan, kegiatan ini bertujuan memastikan standar pelayanan BBM dan LPG kepada konsumen sesuai rencana perusahaan. “Kami berterima kasih atas dukungan mitra yang telah mempersiapkan pelayanan dengan baik. Kami berharap ini juga diterapkan di SPBU lain demi kenyamanan pelanggan,” katanya.
Dari hasil pemantauan, sejumlah aspek pelayanan dinilai sudah berjalan baik. Para operator telah menerapkan budaya 3S yaitu Senyum, Sapa, dan Salam kepada pelanggan. Prosedur pengisian bahan bakar juga dilakukan secara aman dan transparan
Fasilitas pendukung seperti layanan fast track untuk mempercepat transaksi, kebersihan toilet dan musala, serta materi promosi edukasi juga sudah tersedia dengan baik.
Di bidang digital, ketiga SPBU tersebut telah menyediakan pembayaran nontunai melalui aplikasi MyPertamina dan mesin EDC bank, termasuk QRIS. Meski demikian, beberapa pompa masih dalam tahap optimalisasi untuk transaksi digital.
Pengelolaan fasilitas pendukung lain seperti gudang outlet LPG dan NFR juga terus dipantau agar selalu dalam kondisi prima. Tak ketinggalan, profesionalisme petugas diperkuat dengan penggunaan seragam resmi lengkap dengan name tag.
Kegiatan pemantauan rutin ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat perusahaan Energizing Your Journey dalam mendukung transformasi digital dan penguatan standar pelayanan.
SUMEDANG, 15 Oktober 2025 – Sebanyak 1.058 putra-putri terbaik bangsa resmi dilantik menjadi Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXVI Tahun 2025. Mereka terpilih setelah bersaing ketat dengan 31.321 pendaftar dari seluruh Indonesia. Upacara pengukuhan berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Rabu (15/10/2025).
Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang memimpin langsung jalannya prosesi. Dari total praja yang dikukuhkan, sebanyak 745 merupakan putra dan 313 putri.
Dalam sambutannya, Wamendagri menegaskan pentingnya menolak segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan kedinasan. “Tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan,” ujarnya.
Alat berat dikerahkan untuk mencari santri korban ambruknya musala di Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu 5 Oktober 2025. (Beritasatu.com/Achmad Supriyadi)
Sidoarjo, Beritasatu.com- Berdasarkan pendataan sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (5/10/2025) pukul 00.00 hingga 23.30 WIB, sebanyak 24 jenazah santri berhasil ditemukan, termasuk empat potongan tubuh manusia dari reruntuhan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo.
Dengan demikian, korban meninggal dunia tercatat 49 orang dan bagian tubuh yang ditemukan menjadi lima potongan. Seluruhnya telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya, untuk diidentifikasi.
00:00
00:00 / 01:29
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
ADVERTISEMENT
Jumlah korban yang masih dalam pencarian kini tersisa 14 orang. Sementara itu, sebanyak 104 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Dari jumlah tersebut, enam orang masih menjalani perawatan intensif, 97 orang telah pulih, dan satu orang diperbolehkan pulang tanpa menjalani perawatan medis.
ADVERTISEMENT
Pembersihan puing material oleh tim search and rescue (SAR) dengan menggunakan satu unit breaker excavator penghancur beton dan dua bucket excavator, dilaporkan telah mencapai 80%. Sehingga jenazah korban semakin banyak ditemukan.
Meski proses pembersihan menunjukkan kemajuan signifikan, tim SAR gabungan menghadapi kendala baru. Sebagian reruntuhan bangunan terhubung dengan gedung lama di sisi selatan lokasi utama yang roboh.
Kondisi gedung lama yang tampak miring membuat tim harus berhati-hati dan menyusun strategi khusus agar tidak memicu kerusakan tambahan.
“Konsultan ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) didatangkan untuk memberi rekomendasi teknis. Berdasarkan hasil kajian, tim diwajibkan membuat penahan pada gedung lama agar proses pemotongan struktur (cutting) bisa dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan lebih lanjut,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangan resminya, dikutip Senin (6/10/2025).
Setelah proses tersebut selesai, langkah selanjutnya adalah memotong bagian bangunan yang masih terhubung dengan gedung di sebelahnya. Diharapkan seluruh pekerjaan ini dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memiliki mobil BMW hingga Alphard (Istimewa)
Jakarta, Beritasatu.com - Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih, sosok Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk sebagai menteri keuangan (menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati langsung menjadi sorotan.
Selain gaya bicaranya yang dinilai "koboi", sejumlah kebijakan besar juga langsung digulirkan, salah satunya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke bank Himbara.
Terlepas dari sorotan tersebut, Purbaya yang dahulunya merupakan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki harta Rp 39,2 miliar dengan deretan koleksi mobil mewah.
Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan 11 Maret 2025, Purbaya tercatat memiliki enam kendaraan roda dua dan empat dengan total nilai keseluruhan sekitar Rp 3,6 miliar. Kendaraan itu yakni:
Mobil sedan Mercedes-Benz tahun 2008 hasil sendiri Rp 200 juta.
Mobil BMW produksi 2019 hasil sendiri Rp 1,6 miliar.
Mobil Toyota Alphard tahun 2019 hasil sendiri Rp 1 miliar.
Mobil Peugeot model SUV 5008 tahun 2019 hasil sendiri Rp 730 juta.
Sepeda motor Yamaha NMAX BG6 tahun 2018 hasil sendiri Rp 55 juta.
Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 hasil sendiri Rp 21 juta.
