IHSG Anjlok, BEI: Fluktuasi dan Dinamika Itu Hakikat Pasar

 

Ilustrasi IHSG. (Antara/Erlangga Bregas Prakoso)

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami koreksi tajam di tengah aksi demonstrasi di sejumlah titik di Indonesia. Pada sesi I perdagangan Jumat (29/8/2025), IHSG turun 2,27% ke level 7.771.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menegaskan, secara fundamental, pasar modal Indonesia masih berada dalam kondisi baik. Ia menilai penurunan IHSG kali ini merupakan bagian dari dinamika pasar yang wajar.

“Seandainya 2 bulan yang lalu disampaikan indeks kita 7.700, orang akan bilang apa? Tinggi. Namun, hari ini 7.700 dibilang rendah. Itulah pasar,” kata Jeffrey di gedung BEI, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

“Jadi, fluktuasi, dinamika, pergerakan pasar, ya itulah hakikatnya pasar,” lanjutnya.

Jeffrey menjelaskan, pergerakan IHSG yang menguat, melemah, atau berfluktuasi merupakan hal yang lumrah di pasar modal. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan fundamental pasar tetap tumbuh positif dari sisi supply, demand, dan jumlah investor.

“Hari ini investor kita sudah tambah 3 juta. Sejak awal tahun. Itu kan menunjukkan optimisme. Itu menunjukkan keyakinan,” tambah Jeffrey.

Berdasarkan data RTI Business hingga pukul 15.27 WIB, IHSG konsisten bergerak di zona merah pada rentang 7.765 hingga 7.913.

Kementerian PKP Naikkan Target Renovasi Rumah Jadi 40.000

 

Renovasi rumah dan rumah murah. (Beritasatu.com/Erfan Maruf)

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM untuk membantu pembiayaan renovasi 40.000 rumah masyarakat pada 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, kerja sama ini menjadi salah satu instrumen penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan pembiayaan informal yang kerap memberatkan.

“Dari diskusi kami, awalnya target renovasi rumah hanya 20.000 unit dan sekarang sudah tercapai lebih dari 20.000, sehingga target tersebut dinaikkan menjadi 40.000 rumah,” ujar Ara di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

BACA JUGA

Tak Cuma Rumah Murah, Ini Sederet Insentif untuk Masyarakat Miskin

ADVERTISEMENT

“Terima kasih kepada SMF dan PNM, karena rakyat akan semakin mudah mengakses pembiayaan sesuai arahan Presiden Prabowo, yakni keluar dari jeratan rentenir,” tambahnya.

Ara menambahkan, tahap pertama program renovasi rumah ini akan ditindaklanjuti di Provinsi Banten sebelum diperluas ke wilayah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. “Kami ingin memastikan masyarakat di berbagai daerah bisa merasakan manfaat program ini,” kata dia.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

“Dari target pembiayaan mikro perumahan tahun 2025 sebesar 20.000, sudah tercapai sebanyak 25.000 sehingga target dinaikkan menjadi 40.000 rumah. Ini bentuk komitmen SMF bersama PNM untuk mendukung penuh program Kementerian PKP dan pemerintah,” jelas Ananta.

Warga 12 Desa di Sambas-Kalbar Laporkan Aktivitas Tambang Emas Ilegal ke Polda

 

Pontianak (Suara Kalbar) – Sejumlah warga dan kepala desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), melaporkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar.

“Kami sudah melakukan semua jalur prosedural, mulai dari hearing dengan DPRD Sambas, audiensi dengan Dinas LHK Provinsi, hingga pertemuan dengan Pemkab Bengkayang, namun aktivitas PETI masih berjalan dan pencemaran semakin parah, karena itu kami meminta Polda Kalbar turun tangan menindak tegas para pelaku, cukong, maupun pihak yang melindungi kegiatan ilegal ini,” kata perwakilan warga yang dipimpin Kepala Desa Sekuduk, Iskandar, di Mapolda Kalbar, Senin (25/8/2025).

Setelah upaya dialog dengan pemerintah daerah dinilai tidak membuahkan hasil untuk menghentikan pencemaran Sungai Sambas, pihaknya memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Polda Kalbar dengan harapan dapat segera di tindak lanjuti.

Mensesneg: Prabowo Tegaskan Pejabat Harus Berantas Korupsi

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (Beritasatu.com/Ichsan Ali)

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto yang berkali-kali mengingatkan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas, terutama di jajaran pemerintahan. Hal ini disampaikan menanggapi penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025) malam.

Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo menekankan, upaya memberantas korupsi harus dimulai dari pejabat negara, khususnya anggota Kabinet Merah Putih.

Leonardo Di Caprio

00:00

Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga terus mengingatkan anggota kabinet agar menjaga integritas dan tidak membuat kegaduhan di masyarakat.

Terkait kasus yang menjerat Wamenaker Noel, Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
“Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” tegas Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan, Presiden Prabowo siap melakukan reshuffle jika Noel terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” katanya.

Diketahui, KPK menangkap Immanuel Ebenezer dalam OTT di Jakarta pada Rabu (20/8/2025) malam. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut, meski belum memerinci detail perkara yang menjerat Wamenaker Noel.

Mensesneg: Prabowo Tegaskan Pejabat Harus Berantas Korupsi

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (Beritasatu.com/Ichsan Ali)

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto yang berkali-kali mengingatkan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas, terutama di jajaran pemerintahan. Hal ini disampaikan menanggapi penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025) malam.

Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo menekankan, upaya memberantas korupsi harus dimulai dari pejabat negara, khususnya anggota Kabinet Merah Putih.

Leonardo Di Caprio

00:00

00:14 / 01:26

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Share

Vidverto Player

“Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program utama adalah bekerja keras untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dan itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).

BACA JUGA

KPK Sita 2 Ducati Hasil OTT Wamenaker, Harga Capai Miliaran Rupiah

ADVERTISEMENT

Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga terus mengingatkan anggota kabinet agar menjaga integritas dan tidak membuat kegaduhan di masyarakat.

Terkait kasus yang menjerat Wamenaker Noel, Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
“Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” tegas Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan, Presiden Prabowo siap melakukan reshuffle jika Noel terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” katanya.

Diketahui, KPK menangkap Immanuel Ebenezer dalam OTT di Jakarta pada Rabu (20/8/2025) malam. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut, meski belum memerinci detail perkara yang menjerat Wamenaker Noel.

Malas Baca Jadi Faktor Utama OJK Sulit Berantas Investasi Ilegal

 Ilustrasi investasi bodong

Ilustrasi investasi bodong (Antara/Fahrul Jayadiputra)

Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku kesulitan dalam memberantas keberadaan investasi ilegal. Pasalnya, untuk menanggulangi praktik investasi digital yang menyesatkan, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan.

Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), Andes Novytasary, menyebut bahwa tingkat pemahaman masyarakat saat ini masih rendah.

“Tapi dari sisi penggunaan produk keuangan tinggi. Karena perilaku kita itu sebenarnya malas baca,” kata Andes seperti dilansir dari Antara, Kamis (14/8/2025).

BACA JUGA

Kenapa Emas Disebut Investasi Aman Saat Krisis? Ini Penjelasannya

ADVERTISEMENT

Selain soal literasi, Andes juga mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia cenderung tidak sabar dan ingin langsung praktik tanpa memahami teori terlebih dahulu.

00:00

Fullscreen

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Share

Vidverto Player

“Karena mau langsung mempraktikkan, jadi langsung menggunakan produk keuangan tanpa paham produknya,” ujarnya.

Andes menambahkan, masyarakat juga lebih sering mengikuti tren di media sosial tanpa mempelajari atau memahami kondisi keuangan pribadi, termasuk profil risiko masing-masing. Sementara itu, promosi investasi yang intensif di media sosial memperparah situasi.

“Jadi karena kurang suka membaca di awal, kemudian ingin praktis, ditambah dengan promosi di media sosial, ada perilaku yang ingin cepat kaya,” ujarnya.

Penyebab lainnya mengapa investasi ilegal masih marak adalah kemajuan digitalisasi, yang memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab membuat laman (website) atau aplikasi baru untuk menipu.

“Satu aplikasi atau satu web terindikasi melanggar, kemudian terkena penindakan. Pada saat kami melakukan penindakan, dengan mudahnya mereka membuat aplikasi ataupun web yang baru lagi,” jelas Andes.

Izin Usaha 3 Truk Tinja Buang Limbah ke Drainase Terancam Dicabut

 

Ketua Subkelompok Penegakan Hukum DLH Jakarta Hugo Efraim mengatakan, Pemprov Jakarta menindak tiga truk tinja buang limbah ke drainase Jatinegara. Pelaku terancam izin usaha dicabut hingga pidana. (Beritasatu.com/Mita Amalia Hapsari)

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi kotor tiga armada truk pengangkut tinja di Jatinegara, Jakarta Timur, berujung sanksi berat. Kendaraan tersebut kedapatan membuang limbah domestik langsung ke saluran drainase kota di Jalan DI Panjaitan pada Sabtu (9/8/2025).

Penindakan dilakukan tim gabungan Subkelompok Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta, Satpol PP, dan Polres Jakarta Timur. Perbuatan ini melanggar Pasal 21 huruf c Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

BACA JUGA

Deretan Fakta Kasus Penangkapan 3 Sopir Truk Buang Tinja di Jaktim

Ketua Subkelompok Penegakan Hukum DLH Jakarta Hugo Efraim mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah mendapat laporan media. “Senin pagi (11/8/2025), satu kendaraan bernomor polisi B 9043 TNA kami amankan. Dari keterangan sopir, terungkap lokasi dua armada lain yang terlibat, masing-masing B 9422 TFA dan B 9225 QA,” ungkap Hugo, Selasa (12/8/2025).

ADVERTISEMENT

Hasil pemeriksaan mengungkap armada B 9043 TNA milik PT Putra Ogan Sejahtera sudah tiga kali melanggar, yakni pada 18 Mei 2022 dan 21 November 2022. Sementara itu, dua armada lainnya milik perorangan, masing-masing atas nama Dwi dan Alan.

Hugo menegaskan, pembuangan limbah tinja secara sembarangan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan warga. “Kami akan memberikan sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha. Semua limbah wajib dibuang di IPLT resmi,” tegasnya.

Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kota Jakarta Timur Charles Siahaan menambahkan, pelaku terancam kurungan 10-60 hari atau denda Rp 100.000-Rp 20 juta. Kasus ini akan dibawa ke sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

“Kami ingin memberi efek jera. Kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci mencegah kasus serupa terulang,” ujarnya.