Kasus Pembunuhan Sopir Taksi Online, Keluarga Minta Bripda HS Segera Dipecat

 

Pengacara keluarga Sony Rizal Tahitoe, Jundri R Berutu (kanan) memberikan keterangan di Mabes Polri, Rabu (1/3/2023), terkait pembunuhan yang dilakukan Bripda HS. (Foto: Beritasatu.com)

Jakarta, Beritasatu.com - Keluarga Sony Rizal Tahitoe (59), sopir taksi online yang dibunuh di Depok meminta agar Bripda Haris Sitanggang atau Bripda HS segera dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan dipecat dari Polri. Diketahui, anggota Densus 88, Bripda Haris merupakan pelaku yang membunuh Sony.

"Kemudian kami juga melakukan pengaduan ke Propam terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat Haris Sitanggang yaitu merupakan permintaan keluarga dan kuasa hukum karena sejauh ini kami belum mengetahui apakah sudah dilakukan hal itu, ataukah harus kami minta dulu baru dilakukan," kata pengacara keluarga Sony, Jundri R Berutu kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (1/3/2023).

Advertisement

Dikatakan Jundri, hingga saat ini pihak keluarga belum mendapatkan informasi terkait Bripda Haris sudah di sidang etik atau belum dan sudah sampai mana prosesnya terkait sidang etik tersebut.

"Kami belum menerima informasi apapun, nah itulah kemudian kami datang secara tegas dan meminta kepada Pak Kadiv Propam (Irjen Syahardiantono) agar segera dilakukan pemecatan tidak hormat kepada pelaku.

Dikonfirmasi terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahamd Ramahdan mengatakan bahwa proses sidang etik Bripda Haris masih dalam proses.

"Masih proses sidang KKEP," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, warga di sekitar Perumahan Bukit Cengkeh, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria pada Senin 23 Januari 2023 lalu. Jasad pria paruh baya itu ditemukan di sekitar mobil Avanza yang terparkir.

Kemudian, keluarga Sony Rizal Taihitu (59), sopir taksi online yang ditemukan tewas di kawasan Bukit Cengkeh itu mengungkapkan, Sony tewas di tangan anggota polisi dari satuan Densus 88 Antiteror Polri.

Yang bersangkutan berinisial HS dan berpangkat Bripda. Hal itu diungkap kuasa hukum keluarga Sony, Jundri R Brutu. Fakta ini ia ketahui setelah Bripda Haris ditangkap oleh Polres Metro Kota Depok. Adapun motif Bripda HS membunuh Sony lantaran kesulitan ekonomi. Dia ingin menguasai harta Sony.

IMF Beri Kabar Terbaru soal Aset Kripto, Tak Boleh Dapat Status Mata Uang

 

Logo IMF. (Foto: AFP)

London, Beritasatu.com– Dana Moneter Internasional (IMF) menyusun rencana aksi tentang perlakuan negara harus memperlakukan aset kripto (cryptocurrency). Poin terpenting adalah permohonan untuk tidak memberikan status legal tender kepada aset kripto, seperti Bitcoin.

Pemberi pinjaman global itu mengatakan dewan eksekutif telah membahas sebuah makalah berjudul "Elemen Kebijakan Efektif untuk Aset Kripto”, menurut laporan dari AFP.

Advertisement

“Memberikan panduan kepada negara-negara anggota IMF tentang elemen kunci dari respons kebijakan yang tepat terhadap aset kripto,” kata dewan eksekutif IMF, baru-baru ini.

Upaya semacam itu telah menjadi prioritas bagi pihak berwenang, setelah runtuhnya sejumlah bursa dan aset kripto selama beberapa tahun terakhir.

Rekomendasi teratas, menurut IMF, adalah menjaga kedaulatan dan stabilitas moneter dengan memperkuat kerangka kebijakan moneter dan tidak memberikan mata uang resmi atau status legal tender kepada aset kripto.

IMF mengritik pemerintah El Salvador pada akhir 2021 ketika negara Amerika tengah itu menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Langkah ini kemudian ditiru oleh Republik Afrika Tengah.

Di samping itu, pertemuan G-20 di India juga menekankan perlunya menjaga aliran modal yang berlebihan, mengadopsi aturan pajak dan undang-undang yang tidak ambigu seputar aset kripto, serta mengembangkan dan menegakkan persyaratan pengawasan untuk semua pelaku pasar kripto.

Negara-negara juga harus membuat pengaturan internasional untuk meningkatkan pengawasan dan menegakkan peraturan, tambah IMF, serta mengatur cara untuk memantau dampak aset kripto pada stabilitas sistem moneter global.

Menguraikan penilaian Dewan Eksekutif, IMF mengatakan para direktur menyambut usulan tersebut dan menyetujui adopsi aset kripto yang meluas dapat merusak efektivitas kebijakan moneter. “(Dapat) menghindari langkah-langkah manajemen aliran modal dan memperburuk risiko fiskal,” tambahnya.

Mereka juga secara umum sepakat aset kripto tidak boleh menjadi mata uang resmi atau diberi status tender legal. Meskipun larangan ketat terhadap aset “bukan pilihan terbaik pertama”, namun beberapa direktur lembaga tersebut berpikir usulan ini tidak boleh dikesampingkan.

Penemuan Ular Sanca dan Puluhan Telur yang Sudah Menetas Resahkan Warga Depok

 

Penemuan ular sanca kembang 3 meter beserta anak dan telur-telurnya yang sudah menetas menghebohkan warga Cilodong, Depok, Selasa (28/2/2023). (Foto: Beritasatu.com)

Depok, Beritasatu.com - Penemuan ular sanca kembang sepanjang tiga meter di sebuah kebun singkong menghebohkan warga RT 02/RW 02, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pasalnya, saat dilakukan pencarian dan penangkapan di dalam lubang, petugas Damkar juga menemukan satu ekor anak ular dan puluhan telur yang sudah menetas.

Dari video amatir milik warga, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dibantu warga melakukan pencarian ular sanca kembang di kebun singkong tepat di depan pemukiman warga. Ular sanca kembang tidak berbisa.

Advertisement

Saat dilakukan penggalian lubang, petugas berhasil menangkap ular tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Tidak hanya itu, di dalam lubang petugas juga menemukan satu ekor anak ular berikut 21 telur yang sudah menetas.

Warga sekitar, Warsihatun mengatakan, ular tersebut pertama kali ia temukan saat hendak memetik daun singkong. Karena takut, dirinya pun memanggil warga dan ketua RT untuk selanjutnya laporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran.

"Saya tadinya mau metik daun singkong, saya naik ke atas mau keinjak. Itu kelihatan ularnya gede banget, dia itu ngeliatin muka saya mau keinjak saya kaget gitu," katanya, Selasa (28/2/23).

"Terus saya panggil temean-teman, orang-orang nggak mau datang takut. Akhirnya saya pegang pakai bambu, ular itu masuk ke dalam lubang. Langsung pak RT panggil Damkar, terus langsung datang," tambahnya.

Heboh Kasus Rafael, Kenapa Orang RI Sangat Marah Soal Pajak?

  Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

Jakarta, CNBC Indonesia - Perhatian masyarakat masih tertuju pada Direktorat Jenderal Pajak setelah mencuatnya kasus harta fantastis Rafael Alun Trisambodo, Kepala Biro Umum di Ditjen Pajak, sebesar Rp 56,1 miliar. Namun, Rafael telah dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhir pekan lalu.

Kendati begitu, di Twitter, kini malah sampai muncul trending topic #SriMulyaniOMDO. Merujuk pada hashtag yang digunakan pengguna karena merasa pajak yang dibayarkan malah hanya dinikmati oknum pejabat Ditjen Pajak, seperti Rafael Alun dan keluarganya sehingga bisa pamer harta Jeep Rubicon dan motor gede (moge) mewah Harley Davidson.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, menganggap berlarut-larutnya kemarahan para wajib pajak atas kasus ini adalah hal yang logis. Karena memang Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu institusi pemerintahan yang menerima insentif berupa tunjangan kinerja terbesar.

"Publik marah karena merasa pajak yang mereka berikan, laporkan, dan sebagainya ternyata biaya costnya untuk pegawainya lebih besar, tercermin dari biaya insentif yang diberikan," kata Tauhid kepada CNBC Indonesia, Senin (27/2/2023).

Dengan tunjangan kinerja yang besar itu, Tauhid menekankan, para pegawai pajak belum memberikan teladan yang baik terhadap masyarakat ataupun pegawai pemerintahan lainnya, lantaran kasus seperti Rafael berbuntut panjang setelah terungkapnya komunitas moge Dirjen Pajak Suryo Utomo Belasting Rijder.

"Ini dicerminkan oleh internal, Dirjen Pajak beserta punggawanya, setelah muncul kasus ini terbuka semua, jadi jelas publik marah," tutur Tauhid.

Oleh sebab itu, Ia menekankan, kondisi ini menjadi bukti kongkrit bahwa tunjangan kinerja terhadap Direktorat Jenderal Pajak yang terkenal besar dan melampaui kementerian atau lembaga lainnya tidak memberikan kepastian mereka akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan berintegritas seluruhnya.

"Menurut saya ya konsekuensi lah, bukan hanya klub moge nya dilarang, internalnya memang seperti ini, artinya apa? insentif yang diberikan tidak memberikan satu keteladanan yang terbaik," tegas Tauhid.

Dengan demikian, Tauhid berpendapat supaya pemberian tunjangan kinerja yang selama ini diberikan ke Ditjen Pajak perlu dievaluasi besarannya. Selain untuk meringankan beban belanja pemerintah pusat yang tidak perlu juga untuk kembali memulihkan kepercayaan para wajib pajak untuk membayar pajak.

"Sebab, pegawai negeri lain yang pas-pasan kredit motor, mobil, dan sebagainya itu sama-sama bekerja keras tapi ternyata terungkap seperti ini. Jadinya orang melihat ya ini jadi kementerian mata air, sementara ada kementerian lain yang air mata," ucap Tauhid.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo juga sempat mengaku bahwa dirinya adalah aparatur sipil negara (ASN) dengan bayaran termahal di Indonesia. Tidak hanya dirinya, jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan PNS dengan gaji terbesar.

"Saya ini ASN yang paling mahal bayarannya di Indonesia," kata Suryo dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 seperti dikutip Senin (12/12/2022)

DJP sendiri adalah salah satu instansi yang memiliki tunjangan tertinggi di Kementerian Keuangan. Penghasilan sebagai PNS di instansi pengumpul penerimaan negara ini sangat menggiurkan.

Hal yang membedakan penghasilan PNS DJP dengan PNS lainnya adalah pada tunjangan kinerjanya (tukin). Apalagi, bila DJP bisa mengamankan penerimaan pajak yang positif, maka bukan tidak mungkin tukin yang didapat mencapai 80% sampai 90%.

Tunjangan Kinerja DJP tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000 untuk level eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Berikut Tunjangan Kinerja PNS Direktorat Jenderal Pajak:

1. Eselon I:

Peringkat jabatan 27 Rp 117.375.000

Peringkat jabatan 26 Rp 99.720.000

Peringkat jabatan 25 Rp 95.602.000

Peringkat jabatan 24 Rp 84.604.000

2. Eselon II:

Peringkat jabatan 23 Rp 81.940.000

Peringkat jabatan 22 Rp 72.522.000

Peringkat jabatan 21 Rp 64.192.000

Peringkat jabatan 20 Rp 56.780.000

3. Eselon III ke bawah:

Peringkat jabatan 19 Rp 46.478.000

Peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000 - 28.914.875

Peringkat jabatan 17 Rp 37.219.875 - 27.914.000

Peringkat jabatan 16 Rp 25.162.550 - 21.567.900

Peringkat jabatan 15 Rp 25.411.600 - 19.058.000

Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 - 21.586.600

Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 - 15.110.025

Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 - 11.306.487

Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 - 10.768.862

Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 - 10.256.950

Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 - 9.768.412

Peringkat jabatan 8 Rp 12.686.250 - 8.457.500

Peringkat jabatan 7 Rp 12.316.500 - 8.211.000

Peringkat jabatan 6 Rp 7.673.375

Peringkat jabatan 5 Rp 7.171.875

Peringkat jabatan 4 Rp 5.361.800

Harga Emas Antam Hari Ini Loyo Lagi, Dua Hari Turun Rp 8.000

  Foto: Petugas menunjukkan emas batangan di sebuah gerai emas di Pegadaian, Jakarta. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia- Harga emas Antam Kamis (23/2/23) turun lagi, mengekor penurunan harga emas dunia. Harga emas di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung ukuran 1-gram terpantau turun Rp 4.000 menjadi Rp 1.015.000 per batang.

Dengan penurunan Rp 4.000 hari ini maka harga emas Antam sudah turun Rp 8.000 selama dua hari karena kemarin juga turun Rp 4.000.

Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam ditetapkan Rp 900 ribu per gram. Harga tersebut juga melandai Rp 4.000 dari perdagangan sebelumnya.

Harga emas Antam yang diperjual-belikan beragam dari segi ukurannya. Agar lebih jelasnya, simak data harga emas hari ini.

Lagi-lagi, harga emas Antam kurang bergairah sejalan dengan lesunya emas dunia. Pasar Emas mengalami penurunan drastis setelah risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) keluar.

Pada penutupan perdagangan Rabu (22/2/2023), harga emas ditutup di posisi US$ 1.825,04 per troy ons, mengalami penurunan sebesar 0,51%. Sepanjang Februari tahun ini, emas anjlok 5,32%, berbanding terbalik dengan penguatan sebesar 5,7% pada Januari 2023.

Risalah tersebut mengkonfirmasi pandangan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) bahwa inflasi AS masih melambung di atas target mereka.

Pergerakan emas sepanjang tahun ini sangat dipengaruhi kebijakan The Fed, dengan harga emas yang merosot setelah kenaikan suku bunga atau sinyal peningkatan suku bunga.

Baca:  Lagi dan Lagi.....Harga Emas Kembali Tumbang Karena The Fed

Kebijakan moneter yang ketat akan membuat dolar AS dan yield surat utang pemerintah AS meningkat, yang membuat emas semakin tidak terjangkau. Pada penutupan perdagangan kemarin, indeks dolar dan imbal hasil surat utang pemerintah AS tenor 10 tahun kembali naik.

Meski data inflasi menunjukkan penurunan, The Fed menekankan bahwa diperlukan lebih banyak bukti kemajuan di kisaran harga yang lebih luas untuk meyakinkan bahwa inflasi terus melandai.

CNBC INDONESIA RESEARCH

PP Presisi Bidik Pendapatan Naik 25%, Jasa Tambang Jadi Andalan

 

Proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago) yang digarap PT PP Presisi Tbk (PPRE) dan anak usaha, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA). (Foto: Dok. PP Presisi)

Jakarta, Beritasatu.com – PT PP Presisi Tbk (PPRE) pada 2023 menargetkan pendapatan naik 20%-25% dari proyeksi pendapatan 2022 sebesar Rp 3,8 triliun. Jasa pertambangan masih menjadi andalan perusahaan di tahun ini.

“2023 diprediksi akan menjadi tahun gemilang bagi PP Presisi, dengan berbagai strategi andalan perseroan untuk menjadi yang utama dan terdepan dalam pasar konstruksi," kata Kepala Biro Corpoerate Secretary PT PP Presisi Tbk, Adelia Auliyanti, dikutip Investor Daily, Kamis (23/2/2023).

Advertisement

Untuk mencapai target tersebut, PP Presisi meningkatkan manajemen aset perseroan guna meraih market pekerjaan sipil sebagai maincontractor serta lini bisnis jasa pertambangan dengan jangkauan pelayanan lebih luas. "Ini mencakup pembangunan jalan tambang, pembangunan jetty, pembangunan stockpile hingga menjalankan kegiatan mining operation maupun penyedia jasa hauling hasil tambang," kata dia.

Adapun perluasan jenis tambang yang menjadi fokus PP Presisi pada 2023 di antaranya nikel, batu bara, emas dan bauksit. Sementara untuk lini bisnis pekerjaan sipil, PP Presisi fokus pada perolehan kontrak dari APBN maupun proyek-proyek strategis nasional sebagai maincontractor. "Sesuai rencana strategi jangka panjang PP PP Presisi fokus pada lini bisnis jasa pertambangan," kata Adelia Auliyanti.

Komisaris Independen PT PP Presisi Tbk Nur Rochmad memaparkan bahwa PT PP Presisi Tbk telah mengantongi sejumlah kontrak baru selama tahun 2022 dengan total nilai Rp 5,245 triliun. "Kontrak didominasi pemberi kerja non-group (di luar PP Group) sebesar 93%," kata dia.

Adapun dari segi lini bisnis, mayoritas kontrak baru diperoleh dari jasa pertambangan 55%, pekerjaan sipil 41% dan sisa 4% lini bisnis pendukung yaitu pekerjaan struktur gedung (structure work) serta beton siap jadi (readymix). Adapun kontrak jasa pertambangan selama 2022 didapat dari beberapa perusahaan pertambangan besar, seperti PT Weda Bay Nickel Indonesia dan PT Hengjaya Mineralindo.

Dalam kesempatan yang sama PP Presisi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin Komisaris Independen Nur Rochmad dengan merombak jajaran pengurus. Usai RUPSLB, jajaran dewan komisaris yakni
Komisaris Utama Yul Ari Pramuraharjo, Komisaris Albert SM Simangunsong, Komisaris Independen Indra Jaya Rajagukguk, dan Komisaris Independen Nur Rochmad. Sementara di jajaran direksi, Direktur Utama Rully Noviandar, Direktur Operasi Rebimun, Direktur Perencanaan Bisnis & HCM Yudi Setiawan serta Direktur Keuangan, Manrisk & Legal M. Arif Iswahyudi.

Hakim MK Dinilai Tidak Bisa Dipidana karena Putusannya

 

Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Koordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Mahkamah Konstitusi Guy Rangga Boro menyayangkan adanya laporan terhadap 9 hakim MK ke Polda Metro Jaya atas putusannya dalam Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Perkara ini terkait uji materi UU MK yang membahas pencopotan Aswanto dari Hakim Konstitusi.

Menurut Rangga, hakim konstitusi tidak bisa dilaporkan secara pidana atas putusannya.

Advertisement

"Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Konstitusi atas putusannya seharusnya tidak dapat dilaporkan secara pidana," ujar Rangga di Jakarta, Selasa (21/2/2023). PT BESTPROFIT

Rangga merujuk pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 6 UU MK tersebut menyatakan bahwa hakim MK hanya dapat dipidana jika tertangkap tangan melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

"Karena itu, terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara, tertutup upaya apapun baik pidana maupun perdata,” tandas dia. BEST PROFIT

Apalagi, kata Rangga, selain dilindungi UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman, hakim MK dalam menjalankan tugasnya juga dilindungi oleh konstitusi, UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim MK bebas dan merdeka dalam menjalankan  kekuasaan kehakiman serta tidak boleh di intervensi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. BESTPROFIT

PT BESTPROFIT FUTURES

BPF­

Rangga pun menduga pelaporan terhadap 9 hakim MK merupakan rangkaian upaya mendelegitimasi MK. Pelaporan tersebut, kata dia, juga berpotensi mencemarkan nama baik para hakim MK.

"Menurut kami laporan polisi ini adalah bentuk upaya delegitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Tetapi kami percaya 100 persen kepada kepolisian akan kredibel dan profesional dalam menangani laporan polisi ini," tandas Rangga.