Tuesday, November 26, 2024

Bankir Kompak Bilang Gini Soal Nasib Ekonomi RI di Tangan Prabowo

 

Suasana Gedung Kementrian di Kawasan Jakarta, Rabu 7/8. Pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke salah satu lokasi di Kalimantan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp 466 triliun. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Salah satu komponen utama pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Potensinya sangat kasar. Pemetaan potensi aset di Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun. Artinya dengan Rp 150 triliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ilustrasi Gedung Perkantoran di Jakarta (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Para bankir sepakat bahwa presiden dan wakil presiden RI yang baru dilantik 20 Oktober 2024 serta pemerintahannya yang resmi dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2024 bakal berdampak baik pada perekonomian dalam negeri.

Hal ini diungkapkan dalam Laporan Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (SOBP). Survei ini dilakukan OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan perbankan, yang membutuhkan informasi lebih mendalam, baik kuantitatif dan kualitatif, untuk melihat sinyal awal perubahan prospek/orientasi kegiatan bisnis bank.

Pertumbuhan ekonomi sendiri ditargetkan tumbuh sebesar 8% oleh Presiden Prabowo Subianto. Para bankir meyakini itu dapat berdampak positif juga terhadap kinerja perbankan, karena dapat mendorong permintaan penyaluran kredit.


Selanjutnya, beberapa program pemerintahan baru seperti makan bergizi gratis dan food estate akan mendorong perkembangan beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan dan pertanian.

"Berkembangnya sektor-sektor tersebut dapat mendorong meningkatkan daya beli masyarakat, yang dapat berdampak positif pada permintaan kredit, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif," kata laporan SBPO tersebut, dikutip Selasa (26/11/2024).

Walaupun demikian, para responden berpendapat pengaruh pemerintahan baru diperkirakan belum akan langsung terasa atau masih terbatas dampaknya pada triwulan IV-2024. Pasalnya pemerintahan baru saat ini masih dalam tahap transisi kebijakan, sehingga perubahan ekonomi secara makro baru akan terasa pada triwulan berikutnya setelah ada kebijakan yang jelas dan implementasinya mulai berjalan.

Selain itu, pemerintahan yang baru juga masih menyelesaikan rencana pembangunan seperti pada APBN 2024 yaitu meneruskan program-program pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, program-program pemerintah baru diperkirakan baru akan dijalankan mulai awal 2025 sejalan dengan program kerja yang akan ada di APBN 2025.

Untuk diketahui, responden dari SBPO kali ini terdiri dari 93 bank yang mewakili 95,98% total aset bank umum di Indonesia.

Sebagai informasi, ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2024. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 5% pada 2025, lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan yang digariskan pemerintah dalam asumsi makro APBN 2025 sebesar 5,2%.

Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan kredit pada Oktober 2024 naik 10,92% yoy. Dari sisi penawaran pembiayaan dari perbankan ditopang oleh ketersediaan likuiditas.

No comments:

Post a Comment