Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk melanjutkan redenominasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rencana penerapan redenominasi rupiah belum akan dieksekusi dalam waktu dekat. “Belum, masih jauh,” ujarnya seperti dilansir dari Antara, Senin (10/11/2025).
Pemerintah diketahui tengah menyiapkan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Harga Rupiah atau redenominasi yang ditargetkan selesai pada 2027. Penyusunan dokumen tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 mengenai Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.
Dalam beleid itu dijelaskan bahwa kementerian menyiapkan empat rancangan undang undang, yaitu RUU Perlelangan, RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU Penilai. RUU Perubahan Harga Rupiah merupakan aturan luncuran yang direncanakan rampung pada 2027.
Redenominasi pada dasarnya adalah penyederhanaan nominal rupiah tanpa mengubah nilai riil maupun daya beli. Upaya ini dilakukan dengan memangkas beberapa digit nol agar transaksi menjadi lebih efisien tanpa mengubah harga barang.
Sebagai ilustrasi, jika sebelum kebijakan tersebut nilai uang tercatat Rp 1.000, maka setelah redenominasi akan menjadi Rp 1 tanpa memengaruhi nilai barang ataupun daya beli.
Beleid tersebut juga menguraikan sejumlah alasan pentingnya penyusunan RUU Redenominasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi perekonomian melalui daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan nilai rupiah guna melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat kredibilitas mata uang nasional di tingkat domestik maupun global
Thursday, November 6, 2025
Waspada aplikasi palsu di Android yang menyamar sebagai aplikasi resmi (digital ID, perbankan, atau pembaca berita) dan mengandung Trojan perbankan. (Yahoo Tech/DOK)
Jakarta, Beritasatu.com - Kemunculan aplikasi palsu yang menyamar sebagai aplikasi digital ID, pembaca berita, atau aplikasi resmi lainnya kini menjadi ancaman serius bagi pengguna Android. Aplikasi berbahaya ini ternyata mengandung Trojan perbankan yang mampu mengambil alih perangkat dan mencuri data login akun keuangan pengguna tanpa disadari.
Menurut laporan dari peneliti keamanan siber Cyfirma, Kamis (6/11/2025) aplikasi palsu tersebut secara khusus menargetkan pengguna Android yang memiliki aplikasi perbankan dan kripto di ponsel mereka. Setelah diinstal, Trojan langsung aktif dan beroperasi secara diam-diam untuk mengakses berbagai informasi sensitif di perangkat korban.
Trojan ini bekerja layaknya infostealer, yakni mencuri data tanpa diketahui pengguna. Setelah aktif, malware dapat membaca layar, menekan tombol, hingga mengisi formulir secara otomatis. Salah satu teknik utamanya adalah menggunakan tampilan login palsu (overlay attack) yang muncul di atas aplikasi perbankan dan kripto asli untuk mencuri nama pengguna dan kata sandi korban.
Selain itu, aplikasi palsu ini mampu tetap beroperasi di latar belakang, bahkan setelah pengguna menutup aplikasinya. Dalam banyak kasus, pengguna baru menyadari perangkatnya diretas setelah saldo rekening atau aset kripto mereka berkurang tanpa sebab.
ADVERTISEMENT
Sebelum beraksi, Trojan ini akan memeriksa apakah dijalankan di perangkat sungguhan, lalu meminta izin akses khusus dari pengguna. Dengan alasan meningkatkan performa aplikasi, malware ini memanfaatkan Accessibility Services di Android, fitur yang sebenarnya memberi kendali penuh atas perangkat.
Begitu izin diberikan, aplikasi palsu bisa menjadikan dirinya sebagai administrator perangkat, sehingga sulit dihapus. Inilah sebabnya pengguna disarankan untuk tidak sembarangan memberikan izin akses, terutama yang tidak relevan dengan fungsi utama aplikasi. Disarankan juga untuk rutin memeriksa daftar aplikasi di bagian “Accessibility Services” pada pengaturan ponsel guna mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Para peneliti menemukan bahwa malware ini terhubung ke server jarak jauh (command and control center) yang memungkinkan peretas mengirim perintah langsung ke perangkat korban. Informasi seperti daftar aplikasi perbankan, lokasi, dan data teknis ponsel dikirim secara diam-diam ke server tersebut.
Dengan koneksi ini, peretas dapat mengunduh pembaruan berbahaya, menghapus jejak aktivitas, hingga menonaktifkan notifikasi dan suara agar pengguna tidak menyadari ponselnya telah terinfeksi. Saat ini, sebagian besar aktivitas aplikasi palsu ini ditemukan di kawasan Asia Tenggara, namun pakar keamanan memperingatkan bahwa teknik serupa bisa menyebar ke negara lain kapan saja.
Cara Melindungi Diri dari Aplikasi Palsu dan Trojan Android
Untuk melindungi diri dari serangan aplikasi palsu dan malware perbankan, para ahli menyarankan langkah-langkah berikut:
Unduh aplikasi hanya dari sumber resmi seperti Google Play Store atau situs pengembang terpercaya.
Jangan pernah memasang aplikasi dari tautan yang dikirim melalui media sosial, forum, atau situs tidak resmi.
Periksa izin aplikasi dengan teliti, terutama jika aplikasi meminta akses sistem, layanan aksesibilitas, atau izin untuk memasang aplikasi lain.
Gunakan perlindungan berlapis seperti Google Play Protect atau aplikasi antivirus Android tepercaya.
Selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi keamanan agar celah keamanan dapat segera ditutup.
Di tengah meningkatnya aktivitas keuangan melalui ponsel, ancaman aplikasi palsu seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Peretas terus berinovasi mengembangkan Trojan perbankan baru, sehingga keamanan perangkat kini benar-benar bergantung pada kewaspadaan pengguna sendiri. Pastikan selalu memeriksa izin aplikasi, hindari sumber unduhan mencurigakan, dan jaga sistem keamanan ponsel agar tetap terlindungi.
Jakarta, Beritasatu.com - BYD Co Ltd mencatat kinerja gemilang sepanjang sembilan bulan pertama 2025 dengan pendapatan mencapai 566,27 miliar yuan atau sekitar Rp 1.319 triliun (asumsi kurs Rp 16.600 per dolar AS).
Melansir Carnewschina, Jumat (31/10/2025), angka tersebut tumbuh 13% secara tahunan (year on year) dan menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan untuk periode yang sama.
Laporan keuangan kuartal III menunjukkan pendapatan BYD mencapai 194,99 miliar yuan (Rp 454,7 triliun), dengan laba bersih 7,82 miliar yuan (Rp 129,8 triliun), naik 23% dibandingkan kuartal sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Margin kotor perusahaan juga meningkat 1,6 poin persentase, menandakan efisiensi produksi yang lebih baik di tengah meningkatnya permintaan global kendaraan listrik.
Sepanjang tiga kuartal pertama, belanja riset dan pengembangan (R&D) BYD mencapai 43,75 miliar yuan (sekitar Rp 725,2 triliun), naik 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini bahkan melampaui laba bersih periode yang sama, yang tercatat sebesar 23,33 miliar yuan (Rp 387,3 triliun).
Dengan akumulasi investasi R&D yang sudah melampaui 220 miliar yuan (Rp 3.652 triliun), BYD kini menjadi produsen otomotif kelas A dengan pengeluaran riset tertinggi di dunia, menunjukkan fokus besar perusahaan terhadap inovasi teknologi baterai, sistem bantuan pengemudi, dan kendaraan energi baru.
BYD menjual 3,26 juta unit kendaraan dalam sembilan bulan pertama 2025, meningkat 18,6% dibandingkan tahun lalu, atau setara 70,8% dari target tahunan 4,6 juta unit. Dari jumlah itu, lebih dari 1,7 juta unit sudah dilengkapi dengan sistem bantuan mengemudi god’s eye.
Untuk pasar ekspor, pengiriman mencapai 701.600 unit atau melonjak 132% year on year, menjangkau 117 negara dan wilayah. Pencapaian ini membuat BYD berhasil menggandakan volume ekspor lebih cepat dari target tahunan.
Pada periode yang sama, BYD mencatat penjualan kendaraan listrik murni sebanyak 1,61 juta unit, mengungguli Tesla yang menjual 1,22 juta unit.
BYD memproduksi kendaraan energi baru ke-14 juta di pabriknya di Brasil, dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sebagai pemilik simbolis unit tersebut.
Di Jepang, BYD meluncurkan BYD Racco K-car serta SUV Sealion 6 DM-i, menandai strategi ganda listrik murni PHEV untuk pasar Asia Timur.
Proyek Coretax DJP menuai sorotan publik. Bagaimana dengan sistem pajak digital di negara lain? (DJP/DJP)
Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah video unggahan dari akun Instagram @fuaditrockz ramai diperbincangkan publik setelah menyoroti besarnya biaya proyek core tax administration system atau Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Dalam video tersebut, pemilik akun, Fuadit Muhammad, mengungkapkan keheranannya terhadap nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) atau pengujian sistem.
Fuadit menilai biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan hasil dan performa aplikasi Coretax saat ini yang dinilainya belum optimal. Ia menyebut meski proyek ini melibatkan perusahaan besar, hasil akhirnya masih menunjukkan banyak bug dan eror.
“Nilai Rp 110 miliar itu cuma untuk QA-nya doang , buat testing aplikasinya, tetapi hasilnya eror dan bug-nya masih banyak banget,” ujar Fuadit, dikutip Beritasatu.com, Rabu (29/10/2025).
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, ia menegaskan persoalannya bukan terletak pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, melainkan pada sistem kerja dan mekanisme proyek yang melibatkan konsultan besar.
“Bahkan orang awam pun tahu, tampilannya masih banyak eror, responsnya lambat, dan sistemnya belum optimal,” tambahnya.
Siapa Perusahaan di Balik Coretax?
Berdasarkan informasi dari situs resmi DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,228 triliun, termasuk pajak.
Pengumuman ini dilakukan oleh PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (PwC) sebagai agen pengadaan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.03/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Pemenang Tender Dua Tahap dengan Prakualifikasi Pengadaan Sistem Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) Coretax. - (Pajak.go.id/Tangkapan Layar)
Proyek ini merupakan bagian dari langkah strategis reformasi sistem administrasi perpajakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
Konsorsium LG CNS-Qualysoft bertugas menyediakan solusi commercial off the shelf (COTS) dan mengimplementasikan teknologi tersebut untuk menggantikan sistem lama DJP yang sudah digunakan sejak 2002.
Selain itu, PT Deloitte Consulting, bagian dari jaringan Deloitte global yang berbasis di Inggris, juga ditunjuk sebagai pemenang tender layanan konsultasi owner’s agent-project management and quality assurance (QA). Nilai kontraknya mencapai Rp 110,3 miliar termasuk pajak. Tugasnya memastikan keberhasilan proyek melalui pengelolaan manajemen proyek, vendor, kontrak, serta penjaminan kualitas.
Banyak negara di dunia telah lebih dahulu mengimplementasikan sistem administrasi pajak digital seperti Coretax atau dikenal sebagai core tax administration system (CTAS).
Sistem ini dirancang untuk memodernisasi layanan pajak, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut perbandingan beberapa negara yang telah menerapkannya.
Sistem Pajak Digital di Berbagai Negara
1. Singapura (IRAS)
Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) telah lama menerapkan sistem pajak digital terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan publik.
Meski demikian, biaya spesifik pembangunan sistem IRAS tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Alasannya, sistem tersebut sudah beroperasi sejak 1992 dan terus diperbarui secara bertahap, sehingga menjadi proyek jangka panjang dan bukan proyek tunggal dengan biaya tertentu.
Sama seperti Coretax di Indonesia, sistem IRAS berfungsi mengurangi beban administratif dan meminimalkan kesalahan manusia. Kesuksesan digitalisasi pajak Singapura ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak negaranya.
2. Malaysia (MyTax)
Malaysia mengembangkan platform pajak digital bernama MyTax, yang fokus pada peningkatan kepatuhan, transparansi, serta kemudahan administrasi perpajakan. Namun, tidak ada data publik mengenai biaya pengembangannya.
MyTax memudahkan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak secara daring, sekaligus mempercepat proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Walau perincian biaya spesifik tidak tersedia, kemungkinan besar proyek ini didanai melalui anggaran transformasi digital nasional yang lebih luas milik Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), sejalan dengan fokus Pemerintah Malaysia terhadap agenda digitalisasi sektor publik.
3. Finlandia (Valmis)
Valmis (dalam bahasa Finlandia berarti siap atau ready) menjadi proyek modernisasi pajak terbesar dalam sejarah Finlandia. Negara ini mengganti lebih dari 70 sistem lama dengan sistem baru berbasis commercial-off-the-shelf (COTS).
Reformasi ini juga disertai pembaruan undang-undang perpajakan serta penyederhanaan proses internal.
Proyek yang dimulai pada 2012 ini memakan waktu 8 tahun dan melibatkan sekitar 5.000 orang, termasuk 960 pegawai otoritas pajak dan 400 konsultan.
Implementasi Valmis dibagi menjadi lima tahap, dari pengelolaan data pelanggan hingga sistem pajak properti, dengan peluncuran terakhir pada 2019.
Total anggaran program Valmis diperkirakan mencapai 170 juta euro atau sekitar Rp 3,29 triliun. Proyek ini berhasil dijalankan tanpa mengganggu proses pemungutan pajak nasional selama masa transisi.
4. Selandia Baru (Start)
Pada 2015, Selandia Baru memulai reformasi besar pada sistem perpajakannya yang telah digunakan sejak 1980-an. Pemerintah meluncurkan sistem baru bernama Simplified Tax and Revenue Technology (Start) yang bertujuan menciptakan administrasi pajak digital dan memungkinkan wajib pajak mengelola kewajibannya secara mandiri.
Berdasarkan laporan audit, estimasi biaya proyek Start berkisar antara NZ$ 1,3 miliar (sekitar Rp 12,56 triliun) hingga NZ$ 1,9 miliar (Rp 18,35 triliun) dalam periode sekitar 10 tahun.
Transformasi dilakukan secara bertahap dalam empat fase (2016-2022). Setiap fase memigrasikan layanan pajak secara sistematis, mulai dari GST, withholding tax, hingga pajak penghasilan dan bea masuk.
Pada 30 Juni 2022, sistem Start telah diimplementasikan sepenuhnya dan menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan di negara tersebut.
5. Arab Saudi (FATOORA)
The Saudi Zakat, Tax, and Customs Authority (ZATCA) di Arab Saudi meluncurkan program nasional fully automated tax operations and online reporting application (FATOORA) yang menggantikan sistem faktur manual menjadi faktur digital.
Kata fatoora (فَاتُورَة) berasal dari bahasa Arab yang berarti invoice atau faktur. Nama program ini digunakan oleh ZATCA untuk menamai program nasional e-invoicing (faktur elektronik) yang resmi diluncurkan pada 4 Desember 2021.
Program FATOORA dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tidak ada angka resmi yang diumumkan sebagai biaya tunggal proyek FATOORA, meskipun diakui bahwa biaya kepatuhan dan integrasi sistem dapat bervariasi tergantung pada skala bisnis.
Tahap pertama, yang dimulai pada 2021, mewajibkan seluruh wajib pajak untuk berhenti menggunakan faktur manual dan beralih ke perangkat lunak faktur yang memenuhi standar ZATCA.
Selanjutnya, pada tahap kedua tahun 2023, sistem faktur digital diintegrasikan langsung dengan portal ZATCA, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik secara aman dan efisien antara penjual dan pembeli.
Transformasi ini menunjukkan komitmen kuat Arab Saudi dalam membangun ekonomi digital yang transparan, modern, dan sesuai standar internasional.
Mengapa Tidak Ada Angka Proyek Tunggal?
Banyak negara tidak memublikasikan angka biaya proyek digitalisasi pajak secara spesifik karena sifatnya merupakan program jangka panjang dan bertahap. Anggaran untuk modernisasi sistem biasanya berasal dari alokasi tahunan organisasi atau kementerian, mencakup belanja modal (capex), biaya operasional (opex), kontrak vendor, konsultan, serta lisensi perangkat lunak.
Hanya beberapa negara, seperti Selandia Baru, yang membuat business case publik berisi angka proyek secara terperinci, sementara negara lainnya memandangnya sebagai inisiatif berkelanjutan dalam reformasi pajak nasional.
Kontroversi biaya proyek Coretax sebesar Rp 110 miliar untuk tahap QA membuka diskusi penting tentang efektivitas dan akuntabilitas proyek digital pemerintah. Meskipun bertujuan memodernisasi sistem perpajakan, transparansi dan hasil implementasi tetap menjadi indikator utama keberhasilan.
Ilustrasi rumah subsidi. (Antara/Kementerian PUPR)
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia terus mendorong keterlibatan pihak swasta dalam menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program ini tidak hanya membantu masyarakat memiliki hunian layak, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pengembang (developer) di sektor properti.
Bagi Anda yang tertarik menjadi pengembang rumah subsidi, berikut ini langkah-langkah penting yang perlu dipahami agar proyek berjalan sesuai ketentuan dan berkelanjutan.
Syarat Menjadi Pengembang Rumah Subsidi
1. Mengetahui kriteria lahan rumah subsidi
Langkah pertama dalam membangun rumah subsidi adalah memahami ketentuan mengenai lahan yang boleh digunakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, lahan untuk perumahan subsidi harus memenuhi syarat berikut ini.
ADVERTISEMENT
Luas lahan minimal 0,5 hektar dan maksimal 5 hektar.
Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat.
Memiliki akses terhadap fasilitas umum, seperti jalan, air bersih, listrik, dan transportasi publik.
Pemilihan lokasi yang strategis dan sesuai aturan akan mempercepat proses perizinan sekaligus meningkatkan daya tarik bagi calon pembeli.
2. Mengurus izin pembangunan rumah subsidi
Setelah menentukan lokasi lahan, tahap selanjutnya adalah mengurus berbagai izin pembangunan. Beberapa dokumen penting yang wajib disiapkan, antara lain izin lokasi dari pemerintah daerah, izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan berdampak besar, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), serta izin usaha pengembang (IU) dari instansi terkait.
Seluruh izin tersebut harus dimiliki sebelum pembangunan dimulai agar proyek berjalan legal dan sesuai regulasi yang berlaku.
3. Menyusun proposal pembangunan rumah subsidi
Developer juga perlu menyiapkan proposal pembangunan yang komprehensif. Proposal ini, mencakup desain perumahan dan jumlah unit yang akan dibangun, rencana harga jual rumah subsidi sesuai batas yang ditetapkan pemerintah, serta rencana anggaran dan pembiayaan proyek.
Dokumen proposal ini menjadi syarat utama dalam menjalin kerja sama dengan perbankan dan mendapatkan dukungan dari program KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
4. Menjalin kerja sama dengan bank penyalur KPR subsidi
Dalam program rumah subsidi, kerja sama dengan bank penyalur KPR sangat penting. Bank berperan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan bunga rendah melalui skema KPR FLPP.
Pastikan proyek perumahan Anda terdaftar dalam sistem informasi Kementerian PUPR, yaitu Sikasep dan Sikumbang, agar mendapat dukungan resmi dari pemerintah.
5. Menyiapkan pendanaan yang kuat
Selain dana dari program KPR subsidi, pengembang juga harus memiliki pendanaan mandiri untuk memulai proyek pembangunan. Sumber pendanaan bisa berasal dari modal pribadi, investor swasta, dan lembaga keuangan atau koperasi. Manajemen keuangan yang baik sangat penting agar proyek berjalan lancar dan tepat waktu.
6. Melengkapi administrasi dan legalitas
Pastikan semua dokumen legal, seperti sertifikat tanah, izin usaha, serta dokumen lingkungan sudah lengkap dan sah. Dokumen yang rapi akan mempercepat proses verifikasi dari pihak perbankan dan pemerintah, sekaligus meminimalkan potensi kendala hukum di kemudian hari.
Tip Tambahan untuk Menjadi Pengembang Rumah Subsidi yang Sukses
Agar bisnis perumahan subsidi berjalan lancar dan berkelanjutan, perhatikan beberapa hal berikut ini.
Pahami regulasi terbaru terkait program rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Jaga kualitas bangunan, meski harga jual ditetapkan terjangkau.
Bangun reputasi baik dengan memberikan pelayanan purna jual yang memuaskan.
Manfaatkan teknologi digital, seperti pemasaran online dan sistem informasi perumahan untuk menjangkau calon pembeli lebih luas.
Menjadi pengembang rumah subsidi bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga berperan dalam membantu masyarakat memiliki hunian layak dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan perumahan.
