Mahasiswa Kalau Paham UU Cipta Kerja Pasti Tak Akan Turun ke Jalan

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI -  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, jika mahasiswa memahami substansi dari Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, seharusnya para mahasiswa tak turun ke jalan.

"Pemerintah pasti mikirkan nasib mereka ke depan," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Kamis (22/10/2020).

Moeldoko menuturkan, pembentukan UU Cipta Kerja karena ke depan akan ada bonus demografi. Bahkan terjadi peningkatan kerja dari tahun ke tahun sebanyak 2,9 juta angkatan kerja. PT BESTPROFIT

Kemudian faktor pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya serta banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia.

"Anak-anak muda sekarang supaya dipahami bahwa angkatan kerja dari tahun ke tahun yang terjadi di Indonesia 2,9 juta karena faktor pandemi. Ini memunculkan kondisi masyarakat baru, yang hilang dari pekerjaannya kurang lebih 3,5 juta baik PHK maupun pekerjaan informal, yang tadinya dijalankan menjadi tak dijalankan ditambah lagi ada sisa pengangguran yang sebelumnya kurang lebih 6,5 juta," ucap dia.

Kondisi tersebut kata Moeldoko mengharuskan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rangka memberikan kesejahteraan umum kepada masyarakat. BEST PROFIT

"Salah satu yang dibangun untuk kesejahteraan umum disiapkan presiden bagaimana menjalankan calon-calon pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan ini sebuah realitas. Bahwa kartu prakerja yang kemarin saya mendengar 33 juta, 3 hari berikutnya sudah menjadi 34,2 juta ini kondisi real," kata Moeldoko. BESTPROFIT

Karena itu kata Moeldoko adanya UU Cipta Kerja dapat menyederhanakan UU yang berbelit.

Sehingga dapat memberikan kepastian kemudahan berusaha bukan hanya investor luar, namun juga masyarakat Indonesia. PT BESTPROFIT FUTURES

"Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memberikan kepastian kepada siapa? Kepada siapapun yang ingin berusaha di Indonesia bahkan masyarakat sendiri bukan hanya investor dari luar pemerintah. Presiden Jokowi mencoba bagimana menyiapkan prasyarat investasi dari awal telah dipikirkan sebaik-baiknya," tuturnya. BPF

Karenanya kata Moeldoko, jika penyederhanaan birokrasi dan penyederhanaan regulasi dijalankan dalam rangka prasyarat investasi, akan terbuka luas lapangan pekerjaan.

Nantinya masyarakat termasuk para mahasiwa yang nantinya lulus kuliah akan menikmati lapangan kerja yang terbuka luas tersebut. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

"Kalau ada investasi yang besar, maka akan terbuka luas lapangan pekerjaan dan dan siapa yang menikmati tentu anak-anak yang saat ini ada di jalanan (Demontran)," katanya.

Sumber : Suara.com

Wapres : Generasi Muda Jadi Salah Satu Unsur Utama Penggerak Wirausaha

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda menjadi fokus Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin menuturkan, generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar.

“BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat, tidak kurang dari 64 juta jiwa penduduk dengan rentang usia 16-30 tahun. Angka tersebut merupakan bagian penting dari penduduk usia produktif 15-65 tahun yang jumlahnya mencapai 185,22 juta,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bersama Menpora Zainudin Amali dan Menko PMK Muhadjir Effendy secara virtual, di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (20/10/2020). PT BESTPROFIT

Wapres mengharapkan agar rapat ini dapat merumuskan langkah konkret sebagai upaya membangun jiwa kewirausahaan bagi para pemuda, khususnya membantu pemulihan ekonomi.

"Sehingga ke depan, dapat lahir wirausaha-wirausaha muda yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan resiko, mempunyai daya kreasi dan inovasi yang tinggi, memiliki pemikiran jangka panjang, memiliki semangat dan kemauan untuk bekerja keras serta memiliki kempemimpinan kuat yang akhirnya bisa membuka lapangan kerja baru," kata Ma'ruf.

“Saya berharap, rapat koordinasi ini dapat juga membahas berbagai program pemerintah dalam rangka menangani dampak pademi Covid-19, utamanya yang terkait dengan program pemulihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan dunia usaha,” ujar Wapres.

Setelah mendengarkan arahan tersebut, Zainudin menyampaikan bahwa acara ini merupakan implementasi UU 40 Tahun 2009, Perpres No. 18 Tahun 2020, PP No. 41 tahun 2011 dan Perpres No. 66 tahun 2017. Tujuan digelarnya rakor ini adalah untuk mendorong optimalisasi koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda. Selain itu, untuk membangun komitmen peranan pemuda dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Memang titik tekan kita adalah program kewirausahaan pemuda dan pembangunan ekonomi nasional melalui komitmen para pemuda. Dengan mewujudkan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda, maka akan dapat membuka lapangan kerja baru. Tindak lanjut koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan ini juga menjadi tujuan pada peogram tahun 2020-2024," tambahnya. BEST PROFIT

Menurutnya, sejak ditetapkan Perpres No. 66 Tahun 2017, Kemenpora sebagai leading sektor koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan telah melaksanakan langkah-langkah implementasi diantaranya berbagai kegiatan rapat koordinasi dan kolaborasi selama 3 tahun terakhir ini yang melibatkan kementerian lembaga yang memiliki kegiatan kepemudaan.

"Sejauh ini, kementerian lembaga sudah berpartisipasi dalam proses pengembangan koordinasi dengan tingkat keaktifan berbeda-beda. Namun demikian kita akui bahwa masih diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan kementerian lembaga dalam memgimplmentasikan Perpres No. 66 Tahun 2017," ucapnya. 

Sementara itu, Muhadjir menyampaikan, sebagaimana UU Kepemudaan No 40/2009, bahwa saat ini dan hingga tahun 2030 jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang dikategorikan pemuda akan menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia.

"Sesuai data saat ini, sekitar 64,59 juta adalah usia muda, atau 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda, ini perlu disikapi dan dikelola dengan baik," katanya. BESTPROFIT

Menyikapi hal tersebut ada yang penting dipikirkan adalah tentang lapangan kerja, sehingga apa yang sekarang diupayakan dalam UU Cipta Kerja menjadi sesuatu kebutuhan. PT BESTPROFIT FUTURES

"UU Cipta Kerja adalah untuk terbentuknya lapangan kerja dan kesempatan kerja. Hal ini tidak bisa ditangani secara biasa, harapannya pasca pandemi akan cepat bergerak dan bangkit," imbuhnya. BPF

Acara ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu 20 dan 21 Oktober 2020, dengan menghadirkan beberapa narasumber seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, MenPPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menkop UKM Teten Masduki, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Optimisme Jadi Syarat agar Indonesia Keluar dari Krisis Pandemi Covid-19

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Semua komponen masyarakat sebaiknya bersama-sama saling membangun optimisme, sebab optimisme merupakan syarat agar Indonesia mampu keluar dari krisis pandemi Covid-19. Hal ini dikemukakan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara.

“Bangsa-bangsa besar pernah mengalami kehancuran sebelum bisa maju. Tidak ada bangsa yang langsung besar,” katanya, Jakarta, Senin (19/10/2020). PT BESTPROFIT

Untuk upaya itulah, seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja kerasa. Per 19 Oktober, dari pagu Rp 134.008.919.106.000, telah teralisasi Rp110.285.014.760.530 (82,30 persen), atau tertinggi dari seluruh kementerian dan lembaga BEST PROFIT

Kemensos menjadi salah satu kementerian yang paling sibuk di tengah pandemi, karena bertanggung jawab terhadap anggaran sebesar Rp 134,008 triliun untuk puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Walau demikian, Juliari menegaskan, di tengah pandemi ini, Kemensos juga tetap berfokus menurunkan angka stunting. BESTPROFIT

Menurutnya, dalam percepatan penurunan stunting, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi. PT BESTPROFIT FUTURES

“Presiden Joko Widodo menginstruksikan langsung kepada Kemensos dan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor dalam penanganan stunting,” ucapnya.

Kemensos sudah memiliki dua program yang sudah berjalan selama ini, yakni PKH dan Program BPNT. Dua program tersebut mencakup sasaran yang sangat besar dan efektif mendukung penanganan masalah stunting. Dua program tadi juga terdapat komponen yang berhubungan langsung dengan agenda kesehatan. BPF

Contoh, di PKH terdapat tujuh komponen, dimana empat diantaranya terkait kesehatan, yakni ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas. Sisanya 3 komponen terkait dengan pendidikan.

Program Sembako/BPNT juga telah mengalami kenaikan indeks, dari semula Rp 110.000/KPM/bulan menjadi Rp 150.000/KPM/bulan, dan kemudian dalam penanganan dampak Covid-19, naik menjadi Rp 200 ribu/KPM/bulan.

Sejalan dengan peningkatan indeks juga dilakukan penambahan jenis komoditas, yaitu dari semula beras dan telur, selanjutnya direkomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan.PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Selama Pandemi, Kemensos akan Perluas Target Penerima Manfaat

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam kenaikan angka kemiskinan, akibat pandemi Covid-19. Kemensos akan memperluas target penerima manfaat dan meningkatkan indeks bantuan, karena Kemensos memiliki kontribusi signifikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pemerintah melakukan percepatan dan penguatan subsidi dan bansos (bantuan sosial) untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Pagu Kemensos untuk Program PEN mencapai Rp 128,168 triliun, dengan realisasi sudah di angka 81 persen. Ini tentu diharapkan memberikan dorongan kuat terhadap pemulihan ekonomi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Hartono Laras, di Jakarta, Minggu (18/10/2020).

Ia menyatakan, dalam mempercepat PEN, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) telah menggelontorkan uang Rp 32,4 triliun bagi 9 juta Kepala Keluarga (KK) melalui Bantuan Sosial Tunai (BST). PT BESTPROFIT

Dalam kesepatan memberikan arahan pada “Konsolidasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)” di Yogyakarta, Hartono menyatakan, bansos Kemensos dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan mengurangi beban penghidupan keluarga miskin dan rentan, termasuk menjaga daya beli masyarakat.

Hartono juga menyinggung komitmen kuat Kemensos dalam memastikan bansos tepat sasaran. Untuk keperluan itu, dibutuhkan data yang akurat pada program perlindungan sosial. BEST PROFIT

Ia menyatakan, Oktober - November 2020, Kemennsos kembali melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BESTPROFIT

“Untuk memperkuat integritas data, tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus aktif melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga bansos bisa tepat sasaran,” katanya. PT BESTPROFIT FUTURES

BST merupakan salah satu bansos khusus yang diluncurkan Kemensos untuk mengurangi beban ekonomi masyararakat dan menjaga daya beli selama pandemi Covid-19. BST diberikan senilai Rp 600 ribu pada Gelombang I, yakni April - Juni 2020 dan Rp 300 ribu pada Gelombang II pada Juli - Desember 2020. BPF

Hadir dalam kegiatan ini, SAM Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Andi ZA Dulung, Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta Oetami Dewi, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Murhardjani.

Peserta terdiri dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi DIY, Kadinsos Kota Yogjykarta, Kadinsos Kab. Bantul, Kadinsos Kab. Sleman, para Kepala Bidang PFM, perwakilan Himbara, PT. Pos Indonesia, Korda Program Sembako (BPNT) dan TKSK. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Polemik Omnibus Law, Luhut: Saya Ingin Mundur Sedikit

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan secara terburu-buru.

Menurut Luhut, inisiasi Omnibus Law telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015. PT BESTPROFIT

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," katanya dalam wawancara satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang ditayangkan salah satu saluran televisi swasta, Kamis malam (15/10/2020). BEST PROFIT     

Luhut menuturkan kala itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan," katanya. BESTPROFIT

Luhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak pula sepakat. Ia pun mengakui itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat. Ia juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna.

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen). PT BESTPROFIT FUTURES

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha. 

Ida Fauziyah juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi. BPF    

"Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO)," kata Menaker Ida. (Antara) PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

BRIsyariah Tegaskan Layanan kepada Nasabah Tetap Optimal

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - PT Bank BRIsyariah Tbk telah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat sehubungan dengan rencana penggabungan atau merger PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri, pada hari Senin (12/10/2020).

Selama proses persiapan merger, BRIsyariah memastikan bahwa pelayanan kepada nasabah tetap optimal. PT BESTPROFIT

Direktur Utama BRIsyariah, Ngatari, menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional di seluruh kantor BRIsyariah tetap berjalan normal dan optimal. Nasabah tetap dapat bertransaksi normal dan semua proses akad tetap berlaku seperti yang sudah disepakati.

BRIsyariah memiliki 311 jaringan yang terdiri dari 71 Kantor Cabang, 230 Kantor Cabang Pembantu, dan 10 Kantor Kas diseluruh Indonesia. “Selama proses persiapan merger dan integrasi, kami memastikan seluruh layanan kepada nasabah tetap normal dan optimal. Semua kegiatan operasional di kantor-kantor kami tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan,” ujar Ngatari. BEST PROFIT

Penggabungan memang baru akan efektif setelah memperoleh persetujuan-persetujuan dari otoritas-otoritas yang berwenang, dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah penggabungan menjadi efektif, BRIsyariah akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (surviving entity). BESTPROFIT

Ngatari juga memohon doa restu kepada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan lainnya agar proses merger ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Bank hasil merger akan memiliki engine, economic scale, dan market reach yang lebih besar. PT BESTPROFIT FUTURES

Nasabah nantinya juga akan menikmati produk dan layanan yang lebih beragam untuk berbagai kebutuhan dan segmen nasabah. Mulai dari UMKM, retail dan komersial, wholesale syariah, hingga corporate dan investment. BPF

“Saya berharap bank syariah yang lahir dari proses ini bisa menjadi salah satu mesin utama dalam menggerakkan roda ekonomi umat di Indonesia. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar proses ini dapat dituntaskan dengan baik,” tambahnya. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Draf Final UU Cipta Kerja Hari Ini Diserahkan DPR ke Presiden Jokowi

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa DPR akan menyerahkan draf final UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (14/10/2020). PT BESTPROFIT

Bahlil mengungkapkan bahwa draf final tersebut telah dibagikan kepada sejumlah kepala daerah, namun kata dia para kepala daerah tersebut dilarang untuk menyebarluaskannya.

"Draf itu sudah final, namun Pak Ketum (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) jangan dulu disabarkan karena besok baru diserahkan secara resmi," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera membuka kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada Rapat Paripurna hari Senin (5/10/2020).

Seorang pakar hukum tata negara menyebut sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Jika tidak, maka dikhawatirkan masuknya "pasal-pasal selundupan" dalam undang-undang tersebut. BEST PROFIT

Menjawab desakan itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil ketua DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tentang akses terhadap naskah undang-undang. BESTPROFIT

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun dan membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut. PT BESTPROFIT FUTURES

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima oleh setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses oleh publik.

"Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Ini kan enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi," ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia --jaringan Suara.com, Minggu (11/10). BPF

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen sangat penting karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas isi undang-undang.

"Siapa yang bisa kontrol jika ada perubahan atau kudeta redaksional?" kata Zainal.

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali kasus masuknya "pasal selundupan". PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com